ANTARA - Tidak transparansinya sistem perekrutan dan data layanan, menjadi pemantik permasalahan  bagi nasib Pekerja Migran Indonesia (PMI) saat berada di negara penempatan kerja. Hal ini ditegaskan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB, I Putu Gede Ariady, saat bertemu dengan puluhan perwakilan Lembaga Penempatan Kerja Swasta (LPKS) di Mataram pada Rabu, (9/6).(Kusnandar/Chairul Fajri/Ludmila Yusufin Diah Nastiti)