Korupsi terjadi karena niat dan peluang, jadi zona integritas, wilayah bebas korupsi, wilayah birokrasi bersih melayani dan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) ini semua adalah sistem yang dibentuk untuk pencegahan. Sebaik apapun sistem, kalau nia
Jakarta (ANTARA) - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono menekankan pentingnya niat baik sebagai fondasi dalam pencanangan zona integritas serta penerapan sistem manajemen anti penyuapan (SMAP) untuk mencegah korupsi.

"Korupsi terjadi karena niat dan peluang, jadi zona integritas, wilayah bebas korupsi, wilayah birokrasi bersih melayani dan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) ini semua adalah sistem yang dibentuk untuk pencegahan. Sebaik apapun sistem, kalau niatnya masih ada (korupsi) pasti masih akan terjadi (korupsi)," ujar Menteri Basuki dalam acara pencanangan Zona Integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani serta pencanangan penerapan SMAP Kementerian PUPR di Jakarta, Selasa.

Menteri PUPR mengatakan, ini adalah pilot project untuk pencanangan Zona Integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani serta pencanangan penerapan SMAP.

Semua bertujuan untuk mengurangi atau mencegah terjadinya penyimpangan atau korupsi, Menteri PUPR sangat berterima kasih kepada KPK yang tidak lelah-lelahnya mendampingi Kementerian PUPR untuk melakukan pencegahan mulai dari pembentukan iProve (Integritas, Profesional, Orientasi Misi, Visioner, dan Etika Akhlakul Karimah).

"Saya ingin mengajak hati-hati dengan wilayah bebas korupsi atau WBK, bukan berarti nanti di daerah atau di luar zona integritas maka WBK-nya menjadi wilayah boleh korupsi. Hati-hati!" tegas Menteri Basuki.

Di samping itu Menteri PUPR juga menambahkan bahwa seperti disampaikan oleh Ombudsman RI, salah satunya adalah untuk mengawasi pengadaan barang dan jasa. Ini juga sejalan dengan apa yang disampaikan oleh KPK di mana sebagian besar penyelewengan terjadi di pengadaann barang dan jasa. Pekerjaan abdi PUPR ini sebagian besar hanya melakukan pengadaan barang dan jasa, jadi hal ini sangat strategis.

Menteri PUPR melaporkan, salah satu dari 9 strategi Kementerian PUPR yakni membentuk unit pengadaan barang dan jasa bernama Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi atau BP2JK.

Dengan demikian zona integritas di BP2JK merupakan hal yang sangat strategis mengingat ini adalah wajah atau mukanya Kementerian PUPR, kalau sudah ada pemilihan penyedia jasa konstruksi maka pelaksanaan pembangunan infrastrukturnya tinggal berjalan, pengawasannya baru dimulai. Namun terkait pemilihan, menurut Menteri PUPR, merupakan bagian paling rawan karena adanya persaingan keras di antara peserta tender atau seleksi pemilihan.

"Saya kira ini sangat strategis tapi sekali lagi saya minta rekan-rekan BP2JK dengan didahului niat yang baik, apapun sistemnya kalau niatnya mau tidak baik pasti tindak korupsi bakal terjadi. Godaan dalam pengadaan barang dan jasa adalah yang paling besar," kata Menteri Basuki.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono pada Selasa (24/5) menghadiri acara pencanangan Zona Integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani serta pencanangan penerapan SMAP Kementerian PUPR. Turut hadir Ketua Ombudsman RI Mokhammad Najih serta pejabat-pejabat Kementerian PUPR terkait.

Zona Integritas penting bagi Kementerian PUPR mengingat kebutuhan dalam perbaikan tata kelola, perwujudan tata kelola yang bersih dan baik atau Good Governance serta mewujudkan organisasi yang berkinerja tinggi, berintegritas dan melayani.

Baca juga: Kemenperin terus bangun zona integritas demi birokrasi bersih
Baca juga: Kepala KSP paparkan 12 aksi pencegahan korupsi pada 2021-2022
Baca juga: KPK sebut capaian indikator tata kelola pemerintahan DKI Jakarta turun

 

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2021