Diancam boikot dari buruh, ini pernyataan manajemen Indomaret

Diancam boikot dari buruh, ini pernyataan manajemen Indomaret

Ilustrasi - Sejumlah Satpol PP melakukan penyegelan salah satu gerai/outlet supermarket Indomaret karena tidak memiliki "Ijin Usaha Toko Moderen" (IUTM). FOTO ANTARA/Ahmad Subaidi/Koz/Spt.

Jakarta (ANTARA) - PT Indomarco Prismatama selaku perusahaan pengelola ritel modern Indomaret menyampaikan terkait ancaman boikot dari buruh, perusahaan meyakini semua pihak dapat berpikir dan bertindak jernih.

“Kami kira semua dapat berpikir dan bertindak jernih, serta proposional,” kata Direktur Pemasaran Indomarco Prismatama Wiwiek Yusuf dihubungi Antara di Jakarta, Selasa.

Dengan demikian, Wiwiek meyakini tidak ada kekhawatiran yang berarti dari manajemen ritel yang memiliki gerai 18.603 di seluruh Indonesia itu, termasuk jika konsumen akan lari ke ritel kompetitor.

“Kami tetap berpikir positif,” ujar Wiwiek.

Ia menambahkan bahwa ritel yang tersebar di tempat-tempat strategis di berbagai daerah itu akan terus berupaya meningkatkan layanan yang lebih baik.

“Servis selalu kami upayakan lebih baik,” kata Wiwiek.

Baca juga: Ritel juga minta guyuran kebijakan fiskal atasi dampak COVID-19

Diketahui Presiden Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Riden Hatam Aziz mengancam akan menginstruksikan kepada buruh untuk memboikot seluruh produk Indomaret.

Hal itu bermula karena ada salah seorang pegawai Indomaret, yang juga anggota FSPMI bernama Anwar Bessy, menuntut Tunjangan Hari Raya (THR) 2020 yang tidak dibayarkan secara penuh.

Anwar kemudian dipidanakan karena disebut telah merusak salah satu fasilitas milik Indomarco Prismatama.

Dalam keterangannya Wiwiek menegaskan bahwa Indomarco Prismatama tak pernah menunggak pembayaran THR kepada karyawan, di mana hal tersebut sudah terjadi lebih dari 30 tahun.

"Hak mereka diberikan sesuai peraturan pemerintah," ujarnya.

Sementara Wiwiek menyatakan pihaknya tetap akan memproses kasus kerusakan yang dilakukan salah satu karyawannya tersebut pada 2020.

Baca juga: Menaker: Pengusaha tak mampu bayar THR wajib berdialog dengan pekerja

Baca juga: Dewan Pengupahan Nasional tegaskan pengusaha wajib taati regulasi THR

Pewarta : Sella Panduarsa Gareta
Editor: Risbiani Fardaniah
COPYRIGHT © ANTARA 2021