Indonesia Internet Governance Forum (ID-IGF), dikutip dari siaran pers Kominfo, Rabu, akan mengikuti Southeast Asia - Internet Governance Forum (SEA-IGF) pada 11-12 Agustus di Bali.
Baca juga: Kominfo bentuk Komite Etika Berinternet
SEA-IGF 2021 merupakan forum regional berisi pemangku kepentingan untuk perkembangan dan tata kelola internet.
"Meskipun kesepakatan yang dihasilkan dari forum tersebut tidak mengikat secara hukum, namun akan menjadi pondasi penting dalam penyusunan kebijakan tata kelola internet di level negara, baik secara bilateral maupun multilateral," kata Direktur Jenderal Aplikasi dan Informatika Kementerian Kominfo, Semuel Abrijani Pangerapan.
Forum tahun ini bertema "Transformasi Digital di Asia Tenggara", diyakini akan berkontribusi pada tata kelola internet yang inklusif di tingkat negara, baik secara bilateral maupun multilateral.
"Saya meyakini bahwa forum ini akan memberikan umpan balik yang konstruktif dari berbagai pemangku kepentingan, dalam proses pembuatan kebijakan tata kelola internet yang relevan di kawasan Asia Tenggara," kata Semuel.
Koordinator ID-IGF Mariam F. Barata, yang juga Direktur Tata Kelola Aplikasi Informatika Kominfo, kegiatan ini telah mendapat dukungan dari IGF-PBB, sia Pacific Network Information Center (APNIC), Asia Pacific Top Level Domain (APTLD), Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN), Asia Internet Coallition (AIC), ASEAN CIO Association (ACIAO) dan DotAsia.
SEA-IGF 2021 di Bali akan berlangsung secara hibrida, campuran pertemuan daring dan tatap muka.
Kominfo mengutip laporan e-Conomy SEA 2020, Asia Tenggara mengalami lonjakan penggunaan layanan digital akibat pandemi virus corona, antara lain untuk keperluan e-commerce dan pembayaran digital.
Pengguna internet pertama di Indonesia, Singapura, Malaysia, Thailand, Vietnam dan Filipina secara total bertambah hingga 40 juta orang.
Total jumlah pengguna internet di Asia Tenggara menguasai hampir 70 persen dari populasi, atau sekitar 400 juta orang.
Kominfo menilai keberadaan tata kelola internet yang transparan, akuntabel dan profesional dengan pendekatan pemangku kepentingan majemuk, multistakeholders, menjadi makin relevan dan signifikan sebagai bagian wacana dan implementasi kebijakan berkaitan dengan internet.
Baca juga: Negara manakah yang memiliki konektivitas internet terbaik?
Baca juga: Menkominfo imbau warga produktif gunakan internet cepat
Baca juga: 149 desa di Aceh belum terakses internet
Pewarta: Natisha Andarningtyas
Editor: Ida Nurcahyani
Copyright © ANTARA 2021
