Anggota DPR siap bantu LPP RRI Jember terkait sumber daya manusia

Anggota DPR siap bantu LPP RRI Jember terkait sumber daya manusia

Anggota Komisi I DPR RI Saeful Bahri menyoroti kekurangan sumber daya manusia (SDM) di Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI) Jember, Jawa Timur. (ANTARA/Istimewa)

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi I DPR RI Saeful Bahri mengatakan siap membantu terkait kekurangan sumber daya manusia (SDM) di Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI) Jember, Jawa Timur.

"Kita bantu RRI ini agar SDM yang ada bisa ditingkatkan lagi karena jumlahnya kurang," kata dia melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu.

Saat ini di LPP RRI Jember banyak sekali orang-orang non-teknis yang harus melakukan tugas ganda akibat kekurangan SDM. Akibatnya, banyak petugas yang harus mengerjakan tugas tidak sesuai dengan keahliannya.

Baca juga: Anggota DPR ingatkan pentingnya alokasi APBN untuk SDGs
Baca juga: Anggota DPR: Pengelolaan sumber daya laut harus lindungi ekosistem
Baca juga: Anggota DPR usulkan dua insentif terkait larangan mudik


Saeful Bahri menegaskan hal ini merupakan komitmennya sebagai anggota DPR RI dari daerah pemilihan Jawa Timur IV untuk mendukung LPP RRI Jember bisa berjalan secara optimal melalui penambahan petugas ahli sesuai latar belakang dan kemampuan yang dibutuhkan.

Ke depan, sebagai wakil rakyat Saeful akan mendorong berbagai upaya agar LPP RRI semakin kuat terutama dalam hal penyebarluasan informasi salah satunya penguatan jaringan.

"Ini penting agar masyarakat bisa mendapatkan seluruh program-program yang bermanfaat khususnya di tengah pandemi COVID-19," ujar dia.

Sementara itu, Kepala RRI jember Suroso mengeluhkan penggunaan frekuensi di wilayah Jawa Timur khususnya di Kabupaten Lumajang dimana sinyal frekuensi milik LPP RRI tidak bisa mengudara secara sempurna.

Hal itu dikarenakan adanya "dumping" sinyal oleh radio swasta yang memiliki kekuatan lebih besar dari LPP RRI lumajang sehingga operasinya terhambat.

"Penggunaan frekuensi 91,6 FM ini sebenarnya menyalahi aturan Menkominfo tentang aturan frekuensi umum dan khusus," ujar dia.

LPP RRI setempat telah melaporkannya ke badan monitoring terkait hal tersebut namun hingga saat ini masih belum terselesaikan.

Penggunaan frekuensi yang sesuai aturan setidaknya bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat yang terjangkau jaringannya. Oleh sebab itu, Suroso menginginkan jaringan RRI semakin diperkuat sehingga masyarakat bisa mendapatkan program-program yang bermanfaat.
Pewarta : Muhammad Zulfikar
Editor: M Arief Iskandar
COPYRIGHT © ANTARA 2021