Aparat Xinjiang sebut data 10.708 dugaan pelanggaran HAM tidak benar

Aparat Xinjiang sebut data 10.708 dugaan pelanggaran HAM tidak benar

Aparat penegak hukum Daerah Otonomi Xinjiang (XUAR) dan Kementerian Luar Negeri China dari kanan: Wakil Kepala Kepolisian XUAR Yalkun Yakufu, juru bicara Kantor Informasi Publik XUAR Elijan Anayat, juru bicara Partai Komunis China XUAR Xu Guixiang, Direktur Hubungan Media Asing Kemlu China Bi Haibo, dan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi XUAR Akbar Adlam menggelar konferensi pers bersama di Beijing, Jumat (9/4/2021). (ANTARA/M. Irfan Ilmie)

Beijing (ANTARA) -
Aparat penegak hukum Daerah Otonomi Xinjiang, China, telah memeriksa 10.708 kasus.yang dituduhkan sebagai pelanggaran hak asasi manusia dan menyebutnya sebagai tidak benar.
 
“Kami telah memeriksa fakta 10.708 kasus yang terdaftar dalam apa yang disebut database ‘korban’ di Xinjiang yang diduga menjadi bukti ‘pelanggaran HAM berat’ China di Xinjiang, termasuk penahanan massal terhadap orang-orang dari kelompok etnis minoritas dan program wajib sterilisasi,” kata juru bicara Pemerintah Daerah Otonomi Xinjiang, Xu Guixiang, di Beijing, Jumat.
 
Setelah melalui proses identifikasi dan pengecekan, lanjut dia, ternyata data tersebut tidak benar.
 
“Database ‘korban’ Xinjiang tersebut merupakan taktik lain untuk mencoreng China,” ujar Xu yang juga Deputi Direktur Departemen Publikasi Partai Komunis China (CPC) Daerah Otonomi Xinjiang itu.
 
Dia menyebutkan salah satu nama yang terdaftar dalam database, Sayragul Sauytbay.
 
Perempuan dari kelompok etnis minoritas Kazakh yang tinggal di Kabupaten Zhaosu, Prefektur Yili, itu mengaku dipaksa bekerja di kamp penahanan.
 
“Setiap hari Sayragul bekerja di taman kanak-kanak. Bagaimana bisa dia dipaksa bekerja di kamp?” kata Xu menirukan pengakuan teman-teman Sayragul sesama guru TK di Zhaosu.
 
Sementara itu, Wakil Kepala Kepolisian Daerah Otonomi Xinjiang Yalkun Yakufu mengungkapkan Sayragul melarikan diri ke luar negeri secara ilegal untuk menghindari jeratan hukum atas kasus penipuan pinjaman uang.
 
Konferensi pers yang digelar di Kementerian Luar Negeri China itu juga menghadirkan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Daerah Otonomi Xinjiang Akbar Adlam.

Baca juga: Parlemen Australia perdebatkan mosi pelanggaran hak di Xinjiang China

Baca juga: PBB dan China sedang rundingkan akses tanpa batas ke Xinjiang
Pewarta : M. Irfan Ilmie
Editor: Gusti Nur Cahya Aryani
COPYRIGHT © ANTARA 2021