Jerusalem (ANTARA) - Presiden Israel Reuven Rivlin berencana pada Selasa mengumumkan kandidat untuk mencoba membentuk pemerintahan setelah konsultasi dengan partai-partai politik yang dilakukannya memungkinkan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu memperoleh dukungan paling banyak.

Tetapi, Rivlin memiliki keleluasaan hukum yang luas dalam menentukan pilihannya.

Dia mengatakan pada Senin (5/4) bahwa "pertimbangan etis" dapat ikut bermain. Ia jelas merujuk pada tiga kasus korupsi yang terkait Netanyahu.

Pemilu Israel pada 23 Maret, yang keempat dalam dua tahun, berakhir dengan kegagalan baik sayap kanan dan blok agama yang dipimpin Netanyahu maupun calon aliansi dari lawan-lawannya memenangkan mayoritas parlemen.

Kebuntuan politik tetap tidak teratasi setelah Rivlin melakukan diskusi maraton dengan perwakilan dari semua partai yang merebut kursi di badan legislatif.

Seorang juru bicara Rivlin mengatakan putaran konsultasi telah berakhir dan presiden akan memberikan keputusannya pada Selasa.

Netanyahu menerima rekomendasi dari 52 anggota parlemen dari 120 anggota Knesset. Politisi sentris dan mantan Menteri Keuangan Yair Lapid dari partai Yesh Atid memperoleh 45 dukungan dan mantan Menteri Pertahanan Naftali Bennett dari partai sayap kanan Yamina mendapat tujuh dukungan.

Tiga partai, dengan total 16 kursi parlemen, menolak dalam pertemuan mereka dengan Rivlin untuk mencalonkan kandidat mana pun.

Netanyahu telah mendesak Bennett dan mantan sekutu lainnya, Gideon Saar, yang mendirikan partai sayap kanan New Horizon setelah meninggalkan Likud yang konservatif dari perdana menteri, agar bergabung dengannya untuk memecahkan kebuntuan.

Bennett tidak berkeinginan untuk kembali bekerja sama dengan Netanyahu. Hubungan di antara kedua tokoh itu telah mengalami gejolak. 

Saar mengatakan dia tidak akan bekerja di bawah Netanyahu, seraya mengutip pengadilan korupsi perdana menteri itu -yang dibuka pada Senin (5/4)-- tetapi tidak mendukung Lapid.

Netanyahu, yang membantah melakukan kesalahan kriminal, menghadiri sebagian sidang pengadilan dan kemudian mengulangi tuduhan bahwa kasus penuntutan itu adalah "percobaan kudeta" yang bertujuan untuk menggulingkan "perdana menteri sayap kanan yang kuat". 
​​​​
Dengan keputusan Rivlin yang tertunda, Lapid mengatakan pada Senin bahwa dia telah mengusulkan kesepakatan koalisi ke Bennett. Di bawah pengaturan itu, Bennett akan menjabat sebagai perdana menteri dan kemudian Lapid akan mengambil alih.

"Publik Israel perlu melihat bahwa para pemimpinnya dapat bekerja sama," kata Lapid dalam pidato yang disiarkan televisi.

Bennett belum berkomentar tentang tawaran Lapid. Komentator politik mengatakan kesepakatan semacam itu mungkin juga membuka jalan bagi sayap kanan Saar untuk bergabung dengan Lapid, dengan prospek Bennett, seorang rekan konservatif, berada di pucuk pimpinan.

Siapa pun yang terpilih akan punya kesempatan selama 28 hari untuk mencoba membentuk koalisi dan dapat meminta perpanjangan dua minggu kepada Rivlin, yang memiliki pilihan untuk menyerahkan tugas pembentukan koalisi kepada orang lain jika pemerintahan tak terbentuk.


Sumber: Reuters

Baca juga: PM Israel Netanyahu hadapi pengadilan hukum, badai politik

Baca juga: Program vaksinasi berhasil, warga Israel pilih Netanyahu lagi

Baca juga: Ribuan warga Israel protes Netanyahu menjelang pemilu



 

Menlu Retno: Indonesia tidak berniat buka hubungan dengan Israel

Penerjemah: Mulyo Sunyoto
Editor: Tia Mutiasari
Copyright © ANTARA 2021