Kamla Zona Maritim Barat kekurangan armada patroli

Kamla Zona Maritim Barat kekurangan armada patroli

Kepala Kantor Kamla Zona Maritim Barat Laksma Bakamla Hadi Pranoto menerima Peneliti Utama Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI bidang masalah-masalah hubungan Internasional Simela Victor Muhammad dan Humphry Wangke di Batam Kepulauan Riau, Selasa. (Dok Kamla Zona Maritim Barat)

Batam (ANTARA) - Kantor Keamanan Laut Zona Maritim Barat kekurangan armada patroli dalam menjalankan tugasnya sebagai penjaga pantai Indonesia hingga ke Laut Natuna.

Kepala Kantor Kamla Zona Maritim Barat Laksma Bakamla Hadi Pranoto menyatakan saat ini pihaknya memiliki sarana patroli sebanyak empat kapal berukuran besar dan 12 berukuran kecil.

"Ini masih jauh dari ideal," kata Hadi Pranoto dalam keterangan pers, Selasa.

Menurut dia, hal itu menjadi hambatan dalam membentengi wilayah kerja Zona Maritim Barat.

Karenanya, pihaknya menggelar operasi bersama dengan pihak-pihak terkait, terutama di Natuna Utara.

Baca juga: Bakamla tangkap 2 kapal pencuri ikan asal Malaysia di Selat Malaka

Kapal patroli Bakamla RI mengamankan perairan Natuna Utara Bersama TNI AL dan PSDKP secara bergantian, dan kadang melaksanakan operasi bersama.

Ia mengatakan jenis pelanggaran yang paling banyak terjadi di wilayah kerjanya adalah "illegal, unreported, unregulated fishing" (IUUF) serta penyelundupan di perairan perbatasan.

Lokasi yang paling rawan, antara lain di perbatasan Natuna, Selat Malaka, perairan perbatasan Malaysia dan Singapura.

"'Illegal fishing' juga masih terjadi di wilayah perbatasan seperti Natuna Utara," kata Laksma Bakamla Hadi Pranoto saat menerima kunjungan Puslit Setjen DPR RI.

Baca juga: Komisi I DPR sepakat perkuat peran Bakamla

Dalam kesempatan itu, ia menyampaikan rencana peningkatan kapasitas dan kemampuan personel Kantor Kamla Zona Maritim Barat dengan pelatihan kemampuan personel dan membangun sarana pendidikan dan pelatihan pada 2021, yang rencananya berlokasi di sekitar Pangkalan Armada Batam.

Peneliti Utama Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI bidang masalah-masalah hubungan Internasional Simela Victor Muhammad mengapresiasi capaian kerja Kantor Kamla Zona Maritim Barat.

Terkait hambatan kewenangan sebagai penyidik, ia mengatakan akan menjadikan itu sebagai bahan penelitian pihaknya untuk diusulkan ke Komisi I DPR RI, mendorong penyusunan Omnibus Law tentang Keamanan Laut.

Baca juga: Bakamla ZMTh gelar pengibaran merah putih di Kapal KN Gajah Laut
Pewarta : Yuniati Jannatun Naim
Editor: Joko Susilo
COPYRIGHT © ANTARA 2021