Direktur Utama PT BIJB Salahudin Rafi mengatakan kedua belah pihak langsung menindaklanjuti agar rencana MRO ini bisa seiring dengan penuntasan Tol Cisumdawu yang ditargetkan selesai pada Desember 2021.
Menurut dia, kerjasama bisnis ke bisnis (b to b) antara PT BIJB dan PT GMF ini tinggal menentukan pendanaan dan investor mengingat BIJB sudah memiliki lahan dan dokumen teknis lalu GMF siap dengan mengelola dengan kemampuan SDM dan sertifikasi yang sudah dimiliki.
“Bandara Kertajati tetap sebagai bandara internasional, yang melayani umroh dan haji, kargo domestik dan internasional, lalu sambil menunggu bangkitan penumpang upaya yang dilakukan dengan mempercepat pembangunan dan pengoperasian MRO untuk melayani pesawat TNI/Polri dan BNPB sesuai arahan Presiden dan Gubernur,” katanya dalam keterangan resmi, Selasa.
Menurut dia, dengan adanya keputusan pemerintah pusat, maka aksi ini sudah sesuai dengan rencana Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil terkait rencana pengembangan bisnis BIJB untuk membuat layanan MRO.
Rafi memastikan keputusan Presiden bukan mengambil alih kewenangan BIJB namun mengakselerasi pembangunan fasilitas MRO lewat kerjasama BIJB dan GMF sebagai bagian dari kerjasama yang sudah diteken Pemprov Jawa Barat dan Garuda Indonesia 23 Februari silam.
“MRO ini nanti demand-nya berasal dari TNI/Polri dan BNPB. Kami tinggal merumuskan pendanaan dan pembangunan apakah dari investor atau pihak perbankan,” ujarnya.
BIJB sendiri sudah memiliki dan menyiapkan lahan seluas 67 hektare di mana pembangunan tahap I ditargetkan berdiri fasilitas di atas lahan 30 gektar. Pembangunan MRO menurutnya bisa dikebut dalam waktu satu tahun seiring dengan pengoperasian Tol Cisumdawu.
“MRO tidak rumit, man powerrnya yang penting, GMF sudah memiliki SDM dan sertifikasi untuk MRO. BIJB menyiapkan lahan sesuai masterplan. Jadi, kami membangun MRO selain melayani pesawat TNI/Polri, juga umum, artinya semua penerbangan sipil dan komersil kita layani di Kertajati,” tutur Rafi.
Rafi juga memastikan BNPB akan menjadikan Bandara Kertajati sebagai homebase pesawat pemadam kebakaran hutan kebencanaan mulai tahun ini.
Selama ini BNPB memarkirkan pesawatnya di Subang, Malaysia. Keputusan pemerintah mendirikan MRO di Kertajati membuat BNPB tidak lagi khawatir dengan urusan perawatan pesawat.
“BNPB happy, kalau MRO sudah ada, terutama untuk perawatan helikopter pemadam api. Keputusan Presiden ini membuat semua rencana yang sudah disusun berbagai pihak menjadi tersambung,” katanya.
Manajemen BIJB sendiri mengapresiasi keputusan pemerintah terkait penetapan Kertajati sebagai pusat MRO pesawat pemerintah. Keputusan ini juga dinilai menjadi salah satu entry poin pemulihan ekonomi nasional dan daerah.
“Negara hadir di BIJB,keputusan ini kita sambut baik,” katanya.
Sebelumnya, Menteri Perhubungan Budi Karya Soemadi mengatakan rapat Presiden Jokowi, menteri terkait dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil di Istana Negara, Jakarta, Senin (29/3) menghasilkan sejumlah keputusan strategis terkait Bandara Kertajati.
Rencana tersebut seiring akan tuntas dan beroperasinya Tol Cisumdawu pada Desember 2021 mendatang.
“Artinya pergerakan penumpang di Kertajati akan lebih baik setelah Desember 2021,” katanya dalam keterangan pers yang disiarkan secara daring.
Namun pergerakan penumpang dianggap tidak cukup untuk Kertajati, karena itu Presiden Jokowi memutuskan agar umroh dan haji warga Jawa Barat dan sebagian Jawa Tengah bagian Timur dikonsentrasikan di Kertajati.
“Keputusan yang paling strategis kita mengusulkan Kertajati difungsikan pada fungsi lain yakni MRO (maintenance, repair, and overhaul),” ujarnya.
Menhub memastikan rencana menjadikan Kertajati sebagai pusat MRO sudah dirintis pihaknya dengan melakukan pembicaraan bersama Panglima TNI dan KSAU agar memanfaatkan MRO Kertajati untuk perawatan pesawat milik TNI.
Perawatan ini menurutnya juga ditopang kesiapan PT Garuda Maintenance Fasility (GMF) yang sudah mengantongi sertifikat untuk merawat pesawat-pesawat dari Amerika Serikat.
Rencanananya untuk mengakselerasi MRO Kertajati, pemerintah akan segera membangun dan mengembangkan di lahan-lahan yang sudah dimiliki Kertajati. Pembangunan juga direncanakan dilakukan dengan cepat.
Tak hanya itu, Menhub juga memastikan Jokowi meminta perawatan seluruh pesawat milik pemerintah juga dilakukan di Kertajati.
“Tidak saja pesawat TNI tapi seluruh pesawat pemerintah BNPB, Basarnas, Kemenhub dan keplisian agar maintenance relatif lebih baik. MRO tidak saja untuk pemerintah tapi akan datang MRO pesawat private yang selama ini melakukan perawatan di luar negeri,” ujarnya.
Pewarta: Ajat Sudrajat
Editor: Adi Lazuardi
Copyright © ANTARA 2021
