Ombudsman minta pemerintah tunda keputusan impor beras

Ombudsman minta pemerintah tunda keputusan impor beras

Tangkapan layar Anggota Ombudsman Republik Indonesia Yeka Hendra Fatika (kiri) dalam konferensi pers daring mengenai polemik impor beras, Rabu (24/3/2021). ANTARA/Aditya Ramadhan.

Jakarta (ANTARA) - Ombudsman Republik Indonesia (ORI) meminta Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk melakukan rapat koordinasi terbatas untuk menunda keputusan pelaksanaan impor beras sebanyak 1 juta ton sebagaimana direncanakan sebelumnya.

Anggota ORI Yeka Hendra Fatika dalam konferensi pers daring di Jakarta, Rabu, mengatakan ketersediaan stok beras dalam negeri dinilai masih mencukupi sehingga tidak memerlukan impor beras selama beberapa waktu ke depan.

"Ombudsman RI menyatakan meminta Kementerian Perekonomian untuk melaksanakan rakortas menunda keputusan impor beras, bukan menunda pelaksanaan, hingga menunggu perkembangan panen dan pengadaan Perum Bulog paling tidak sampai awal Mei," kata Yeka.

Ombudsman RI menghimpun data dari Badan Pusat Statistik dan juga Kementerian Perdagangan yang menunjukkan bahwa stok beras di dalam negeri masih aman dan mencukupi sehingga tidak memerlukan impor.

Berdasarkan data Kementerian Perdagangan, stok beras di gudang Perum Bulog mencapai 883.585 ton dengan rincian 859.877 ton merupakan cadangan beras pemerintah (CBP), dan 23,7 ribu ton beras komersil.

Dari jumlah stok CBP yang ada, terdapat stok beras turun mutu sebanyak 400 ribu ton, yang berasal dari pengadaan dalam negeri di periode 2018-2109 dan importasi pada tahun 2018. Sehingga stok beras yang layak konsumsi kurang dari 500 ribu ton di gudang Bulog. Jumlah tersebut sekitar 20 persen dari kebutuhan beras rata-rata tiap bulan.

Dalam rangka menjaga ketersediaan dan stabilisasi harga beras, Rakortas pada 2018 memutuskan ketersediaan stok beras Perum Bulog pada akhir tahun harus 1 hingga 1,5 juta ton per tahun.

Sedangkan stok beras di tempat lain berdasarkan data Kementerian Perdagangan per Februari 2021 yaitu di penggilingan sekitar 1 juta ton, 6.300 ton di lumbung pangan masyarakat, 36 ribu ton di Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC) 260,2 ribu ton di Horeka, dan di rumah tangga sebanyak 3,2 juta ton.

"Kalau dijumlahkan total stok sekitar 6 juta ton kurang sedikit," kata Yeka.

Namun menurut Yeka, ketersediaan stok beras siap pakai di gudang Bulog bisa segera terpenuhi dengan adanya panen raya padi yang sedang berlangsung.

Hasil survei BPS menyebutkan luas panen padi periode Januari-April sebanyak 4,6 juta ha yang diperkirakan akan menghasilkan 25,3 juta ton gabah kering giling dan menjadi beras sebanyak 14,5 juta ton beras. Jumlah ini naik 26,8 persen yaitu 3 juta ton beras dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya.

Yeka menuturkan salah satu indikator kecukupan dan kelangkaan stok beras dapat dilihat dari pasokan beras di Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC). Saat ini pasokan beras di PIBC cenderung berlebih di angka 3.300-3.500 ton per hari yang mengindikasikan sedang terjadinya panen raya padi.

"Normalnya itu pasokan beras PIBC 3.000 ton per hari, kalau sudah 2.000 ton per hari mulai gelisah dan harga naik, kalau 1.000 ton itu sudah terjadi kelangkaan," kata Yeka.

Dari data-data tersebut Ombudsman menilai saat ini pemerintah Indonesia tidak memerlukan impor beras dalam waktu dekat. Yeka mengatakan Ombudsman mencium ada maladministrasi dalam proses keputusan impor beras sebanyak 1 juta ton.

Baca juga: Susi Pudjiastuti tak surut serukan tolak impor beras
Baca juga: 5.000 ton beras asal Vietnam di Indramayu turun mutu
Baca juga: Mentan enggan berkomentar soal rencana impor beras
Pewarta : Aditya Ramadhan
Editor: Faisal Yunianto
COPYRIGHT © ANTARA 2021