Pesan politik bagi calon petahana dari Pilkada 2020

Pesan politik bagi calon petahana dari Pilkada 2020

Ilustrasi - Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak saat pandemi COVID-19. ANTARA/Ardika/am.

Kupang (ANTARA) - Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menolak seluruh permohonan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumba Barat nomor urut 3, Agustinus Niga Dapawole-Gregorius HBL Pandango.

MK menyatakan keterlibatan pemilih di bawah umur dalam Pilkada Sumba Barat tidak beralasan hukum sehingga gugatannya di tolak, kata anggota Majelis Hakim MK Saldi Isra saat membacakan pertimbangan hukum putusan nomor 19/PHP.BUP-XIX/2021 Pilkada Sumba Barat di Gedung MK Jakarta, Senin (22/3) yang disiarkan secara virtual.

Pada Kamis, (18/3), MK juga menolak seluruh permohonan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Belu dan Malaka. Tiga pasangan calon ini merupakan calon petahana yang ikut bertarung kembali dalam Pilkada Serentak 2020 di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

Keputusan MK yang menolak seluruh permohonan ini, sekaligus menegaskan bahwa dari seluruh pasangan calon petahana yang ikut serta dalam Pilkada Serentak 2020 di Provinsi NTT tidak ada satupun yang meraih kemenangan.

Baca juga: KPU segera gelar pleno pilkada tiga kabupaten di NTT

Padahal dari sembilan daerah yang melaksanakan Pilkada Serentak 2020 di NTT, yakni Kabupaten Sumba Barat, Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Manggarai, Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Timor Tengah Utara, Kabupaten Belu, Kabupaten Malaka, Kabupaten Ngada, dan  Kabupaten Sabu Raijua, delapan daerah diantaranya, petahana maju lagi. Ada yang jilid-2, di antaranta di Kabupaten Belu dan Kabupaten Manggarai.

Ada yang pecah kongsi seperti di Kabupaten Sumba Barat dan Kabupaten Ngada, dan ada yang karena bupati tidak bisa maju lagi sehingga wakil bupati maju sebagai calon bupati yang berpasangan dengan figur baru. Kecuali Kabupaten Malaka dan Kabupaten Sabu Raijua yang tanpa wakil bupati.

Secara teori, seharusnya para calon kepala daerah petahana atau calon yang didukung oleh rezim kekuasaan yang sedang berkuasa akan menang mudah dalam setiap konstetasi pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Baca juga: Pleno Pilkada tiga kabupaten di NTT tunggu putusan MK

Tapi faktanya, anggapan teoritis tersebut telah runtuh dan berubah sejak Pilkada 2018, di mana saat itu banyak petahan yang tumbang.

Dan fenomena ini kini diperkuat oleh fakta empirik tumbangnya banyak calon petahana di Pilkada Serentak 2020 ini, bahkan di provinsi berbasis kepulauan NTT sendiri, seluruh petahana kalah secara tragis.

Mengapa tragis? karena beberapa petahan mengalami kekalahan dengan selisih suara yang sangat-sangat tipis, berdasarkan hasil pleno rekapitulasi yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum.

Baca juga: Pengamat tak sepakat KPU nyatakan hasil Pilkada Sabu Raijua sah

Jika kalah dengan margin yang lebar, kekalahan tersebut akan diterima, tetapi kalah dengan margin yang sangat tipis seperti di Sumba Barat yang hanya kalah 63 suara dari lawan, justeru menghadirkan penyesalan yang tidak mudah dilupakan.

Rasionalitas pemilih
Secara ilmiah, bisa dikatakan bahwa fenomena kekalaham seluruh petahana di NTT adalah sebuah bukti bahwa rasionalitas pemilih telah kembali atau disebut rasionalitas 'figth back'.

Artinya jika selama ini orang memilih karena sentimentalitas suku dan wilayah maka kali ini mereka memilih karena rasionalitas, tapi harus ditambahkan dengan emosi atau semacam rasa marah yaitu marah pada rezim yang sedang berkuasa sehingga kuasa rakyat itu digunakan saat pencoblosan dengan campuran emosi dan rasionalitas bahwa inilah saatnya mengakhiri rezim yang tidak lagi bisa diharapkan di wilayah tersebut.

"Jadi rasionalitas dicampur emosi yaitu rasa marah itulah yang mengakhiri cengkraman rezim politik di NTT yang dipandang warga sudah menjadi semacam oligarki politik," kata pengamat politik dari Universitas Katolik Widya Mandira Kupang Mikhael Raja Muda Bataona.

Hal lain tentu saja adalah karena para petahana mengalami apa yang dalam ilmu psikologi disebut sebagai neraka keilahian diri.

Mereka merasa diri sudah pasti menang. Dan ego mereka begitu besar sehingga menguasai diri mereka sampai-sampai ada yang sudah merasa aman dan mengklaim menang 80 persen.

Ketika mereka merasa tidak perlu lagi berjuang dan bekerja keras apalagi harus turun ke level bawah dengan pasukan militan yang bisa melakukan contra opini, disitulah mereka sebenarnya sudah kalah karena isue-isue di media sosial sudah jauh menggerogoti hati publik.

Dan kepercayaan kepada mereka sudah runtuh. Bahkan saat kebanyakan petahana hanya mengandalkan bansos apalagi di masa pandemi Covid- 19 maka keliru.

Baca juga: Ketua Komisi II: Penyelenggara pemilu kecolongan warga AS calonkada

Sebab mereka lupa bahwa rakyat saat ini dengan hadirnya media sosial sudah cerdas dan paham bahwa bansos itu uang negara dan hak rakyat untuk menerimanya.

"Jadi menurut saya neraka keilahian diri atau rasa percaya diri dengan ego yang begitu besarlah yang membuat mereka kalah," kata Bataona yang juga pengajar investigatif news dan jurnalisme konflik pada Fisip Unwira Kupang itu.

Beberapa kepala daerah juga saya baca sudah terlalu percaya diri sehingga abai dan sibuk menikmati kekuasaan tanpa berpikir bahwa menjaga perubahan persepsi masyarakat adalah penting.

Seharusnya memanfaatkan posisi sebagai incumbent untuk terus menjaga opini publik, bukan untuk menikmati kekuasaan dan abai terhadap isue-isue yang berkembang setiap hari.

Karena itu, ini sebuah tragedi politik bahwa para calon kepala daerah petahana yang seharusnya meraup untung di Pilkada NTT karena memiliki waktu kampanye lebih panjang yaitu lima tahun, justru kalah.

Baca juga: Kemendagri jelaskan status kependudukan Orient Riwu Kore

Variabel terakhir yang juga berpengaruh adalah kinerja yang mungkin saja buruk atau tidak maksimal, atau buruknya tim komunikasi politik yang tidak berhasil menjelaskan prestasi-prestasi sang petahana kepada rakyat.

Catatan menarik
Bagi pengamat politik dari Universitas Muhammadiyah Kupang, Ahmad Atang, Pilkada Serentak 2020 di Nusa Tenggara Timur memberikan catatan menarik untuk dicermati.

Pertama, walaupun dilaksanakan di tengah pandemi COVID-19 namun tidak menyurutkan semangat masyarakat untuk melaksanakan hak politik, yakni
berpartisipasi dalam memberikan suara kepada pasangan calon yang dipercaya.
Hal ini menunjukan bahwa kesadaran politik masyarakat relatif tinggi.

Kedua, hasil Pilkada memperlihatkan adanya kejenuhan publik untuk memilih calon petahana dan memunculkan figur baru di hampir semua kabupaten yang petahana ikut bertarung.

Baca juga: Kemendagri: Orient Riwu Kore miliki paspor AS tanpa melepas status WNI

Publik sepertinya menginginkan figur non petahana untuk menciptakan atmosfer politik baru, apalagi, calon petahana sebagian telah lama berkuasa sejak menjadi wakil hingga ke bupati.

Jika dianalisis secara ilmiah, kekalahan para petahana dalam Pilkada 2020 ini adalah sebuah tragedi politik.

Peristiwa semacam ini telah meruntuhkan teori lama bahwa petahana itu super dan full power. Bahkan menjadi sebuah anti tesis pada tesis lama bahwa uang dan kekuasaan adalah kekuatan utama dalam konsolidasi elektoral.

Tragisnya kekalahan para petahana di NTT, di mana tak satupun petahana mampu memenangkan pertarungan, bahkan petahana yang maju lengkap sebagai bupati dan wakil bupati juga kalah adalah bukti bahwa budaya politik lokal kita telah bergeser dari ketundukan pada uang dan bantuan juga cengkraman rezim pada kemerdekaan berpikir dan romantisme para pemilih.

Di mana alasan dukungan pemilih saat ini sudah berubah dari sekedar materi ke dukungan pada harapan atau hope yaitu harapan akan perubahan yang lebih baik.

Baca juga: Kemenangan bupati terpilih Sabu Raijua bisa dibatalkan

Orang bosan dan jenuh dengan kekuasaan lama karena mereka sangat romantis dalam menyatakan keinginan dan harapan mereka.

Rakyat saat ini akhirnya bisa dikatakan lebih rasional. Mereka memiliki alasan-alasan rasional mengapa sebuah rezim harus diakhiri dan diganti.

Meskipun harus dicatat bahwa rasionalitas itu dicampur dengan emosi yaitu rasa marah dan jenuh pada oligarki politik lokal dan rezim yang sudah terlalu lama memerintah di sebuah daerah.

Dengan fenomena ini, para ilmuwan politik juga harus mengubah teori tentang dominannya para petahana.

Karena faktanya adalah meski seharusnya para petahana atau calon yang didukung oleh rezim kekuasaan yang sedang berkuasa akan menang mudah dalam Pilkada.

Tetapi faktanya, anggapan teoritis tersebut telah runtuh dan berubah di NTT dalam Pilkada kali ini di mana seluruh petahana di NTT tumbang.

Baca juga: KPU Ngada tetapkan Andreas Paru sebagai bupati terpilih

"Ini menjadi warning sangat tegas bagi para petahana dan rezim manapun bahwa rakyat saat ini sudah rasional,".

Artinya rasionalitas rakyat yang lama dikebiri dan dihegemoni oleh uang dan materi juga isu kewilayaan dan isu suku sehingga menjadi tumpul dalam banyak kontestasi elektoral di NTT, kini telah kembali.

Rasionalitas menghantam balik semua dominasi lama dan mengambil alih paradigma berpolitik rakyat saat ini.

Dan fenomena ini dapat menjadi model bagi berlangsungnya politik lokal dimana terjadi penolakan terhadap calon petahana oleh masyarakat.

Sekaligus memberikan pesan kepada calon petahana di wilayah lain yang akan melaksanakan pilkada di tahun-tahun mendatang untuk melakukan refleksi karena rakyat sudah mulai cerdas dalam menentukan pilihan politik.

Karena itu, posisi sebagai petahana tidak untuk menikmati kekuasaan dan mengabaikan isue-isue yang berkembang setiap hari di tengah masyarakat. 

 
Pewarta : Bernadus Tokan
Editor: Ade P Marboen
COPYRIGHT © ANTARA 2021