Sekdaprov Sulsel Abdul Hayat Gani di Makassar, Jumat, mengatakan karena keterbatasan yang dimiliki dalam melakukan pembinaan dan pengembangan tenaga kerja, akhirnya mendapat solusi dengan keberadaan BLK di Makassar, Kabupaten Pangkep dan Bantaeng.
"Kami berharap kepada Ibu Menteri agar BLK dapat lebih dikembangkan lagi pada kabupaten/kota lainnya, mengingat jumlah angkatan kerja pada September 2020 sebesar 4.276.437, dari jumlah penduduk sebesar 8.888.763 orang," katanya
Baca juga: Menaker ingin BLK jadi tempat pertemuan dunia industri
"Dan tentunya akan terus bertambah seiring dengan pertambahan jumlah penduduk," sambung Abdul Hayat saat mendampingi Menaker Ida Fauziyah membuka pelatihan berbasis kompetensi di BLK Makassar.
Ia menjelaskan, semua sudah paham bahwa saat ini kita masih dalam situasi pandemi COVID-19, dan permasalahan ketenagakerjaan menjadi yang paling terimbas dan terdampak atas situasi ini.
Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah agar dapat segera keluar dari permasalahan ini.
Menurutnya, dari data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Selatan keadaan September 2020 menunjukkan bahwa terdapat 1.845 orang pekerja yang mengalami PHK, dan 14.740 orang yang dirumahkan.
Baca juga: BLK jangan jadi sumber pengangguran, sebut Menaker
Jumlah perusahaan sebanyak 20.189 dan 1.175 diantaranya terdampak COVID-19.
Permasalahan ketenagakerjaan lain yang cukup krusial dan menjadi tantangan bagi kita semua adalah kurangnya keterampilan bagi angkatan kerja atau penduduk usia produktif, khususnya bagi mereka yang menempuh pendidikan formal umum.
"Permasalahan ini menjadi salah satu concern Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, yang memiliki Visi Sulawesi Selatan yakni Inovatif, Produktif, Kompetitif, dan Berkarakter," ungkapnya.
Lebih lanjut Abdul Hayat menjelaskan, berbagai program dan kegiatan pelatihan telah dilaksanakan untuk memberikan bekal pengetahuan dan keterampilan kepada angkatan kerja dimaksud, walau masih dalam serba keterbatasan sarana dan prasarana.
Baca juga: KSPI minta tak ada kebijakan cicilan dan penundaan THR 2021
Baca juga: Menaker dorong calon pekerja migran dapat kuota Kartu Prakerja
Baca juga: Kemnaker siapkan ekosistem digital satu data ketenagakerjaan
Pewarta: Abdul Kadir
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2021
