KSP: Implementasi Kebijakan Satu Data lindungi WNI

KSP: Implementasi Kebijakan Satu Data lindungi WNI

Deputi V Kepala Staf Kepresidenan Jaleswari Pramodhawardani. ANTARA/HO-KSP/am.

Jakarta (ANTARA) - Deputi V Kantor Staf Presiden (KSP) Jaleswari Pramodhawardani mengatakan Kebijakan Satu Data yang resmi diimplementasikan Kementerian Luar Negeri akan memperkuat data warga negara Indonesia (WNI) di seluruh dunia guna memberikan perlindungan maksimal.

Hal itu disampaikan Jaleswari dalam rakor lintas kementerian/lembaga yang diprakarsai Kementerian Luar Negeri terkait isu perlindungan pekerja migran.

"Kebijakan ini akan memperkuat data WNI di seluruh dunia guna memberikan perlindungan yang maksimal. Langkah tersebut juga merupakan realisasi dari visi Presiden dalam melaksanakan amanat konstitusi dengan menghadirkan negara bagi perlindungan dan keamanan warga negara, termasuk di luar negeri," ujar Jaleswari dalam siaran pers di Jakarta, Selasa.

Jaleswari menegaskan bahwa Kebijakan Satu Data sudah dikawal sejak literasi pertama KSP pada 2016.

Dia menekankan arahan Presiden terkait kebijakan satu data merupakan bagian dari evidence based policy making. Walaupun telah terdapat produk hukum dalam bentuk Perpres 39/2019 untuk kebijakan Satu Data, seperti yang Presiden sampaikan pada Rapat Intern 02 Juni 2020, namun implementasi-nya masih lambat.

Baca juga: KSP: Perlindungan hak masyarakat atas KBB agenda prioritas Presiden

Baca juga: KSP: Pemerintah berkomitmen kuat jaga demokrasi


Dia menerangkan, perlindungan warga negara memiliki peran sentral dalam penyangga diplomasi politik dan diplomasi ekonomi.

Tata kelola perlindungan WNI yang profesional akan menaikkan reputasi Indonesia dalam hubungan luar negeri yang pada gilirannya dapat menjadi modalitas dan quality assurance bagi diplomasi ekonomi.

Lebih lanjut Jaleswari menekankan, keamanan bagi seluruh masyarakat Indonesia dimana pun berada, baik di dalam dan di luar negeri merupakan hakikat dari kehadiran negara bagi warganya. Dia menegaskan keamanan warga negara harus menjadi landasan bagi kebijakan luar negeri lainnya, yaitu diplomasi politik dan diplomasi ekonomi.

"Kesungguhan negara dalam perlindungan dan keamanan warga negara akan menguatkan reputasi diplomasi politik Indonesia dan menjadi ‘quality assurance’ bagi diplomasi ekonomi yang saat ini sedang diintensifkan oleh Presiden Joko Widodo," ujar Jaleswari.

Lebih jauh Jaleswari menyampaikan komitmen Presiden tentang Pembangunan Manusia Indonesia unggul dan Tangguh bagi Indonesia Emas 2045 juga mencakup keberadaan masyarakat dan warga negara di luar negeri yang memiliki daya juang dan daya saing tinggi dalam kancah global.

"Cita-cita tersebut harus dimulai dari proses pendataan yang akurat, 'interoperable' dan dapat dibagipakaian secara integratif dan kolaboratif dengan merentas sekat ego-sektoral," tutur Jaleswari.

Baca juga: DPD RI: Kebijakan berdasarkan data di masa mendatang harus meningkat
Pewarta : Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: Chandra Hamdani Noor
COPYRIGHT © ANTARA 2021