Jakarta (ANTARA) - Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro diperpanjang hingga penonaktifan Direktur Utama Badan Usaha Milik Daerah PT Pembangunan Sarana Jaya menjadi berita populer metropolitan pada Senin (8/3).

Berita populer metropolitan yang menarik dibaca kembali itu di antaranya:

DKI perpanjang PPKM Mikro jelang libur panjang hingga 22 Maret

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperpanjang aturan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro menjelang liburan panjang hingga 22 Maret 2021 guna menekan angka penyebaran COVID-19.

"Pemprov DKI kembali memperpanjang PPKM Mikro hingga 22 Maret 2021 saat menghadapi libur panjang Isra Mi'raj dan Hari Raya Nyepi," kata Kepala Dinkes Provinsi DKI Jakarta, Widyastuti melalui situs PPID DKI Jakarta, Senin.

Baca selengkapnya

Wagub DKI sebut destinasi wisata buka dengan aturan saat PPKM
​​​​​​​

Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyatakan tidak banyak aturan yang berubah dalam pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) mikro pada 9-22 Maret 2021, namun destinasi wisata ibu kota ini akan buka dengan aturan.

"Tempat-tempat rekreasi seperti Ragunan, museum sudah bisa dibuka 50 persen, dan lain-lain," kata Riza Patria, di Balai Kota Jakarta, Senin malam.

Baca selengkapnya

​​​​​​​DKI Jakarta segera gelar pasar murah

Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian dengan Pemprov DKI Jakarta memastikan akan menggelar pasar murah cabai untuk mengantisipasi tren naiknya harga komoditas itu di Ibu Kota.

Gelar Pangan Murah (GPM) ini, kata Pelaksana tugas (plt) Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (KPKP) DKI Jakarta Suharini Eliawati​​​​​, di Jakarta, Senin, menyasar produk pangan segar seperti beras, cabai merah keriting, cabai rawit merah, telur ayam, bawang merah, bawang putih, gula pasir, dan minyak goreng.

Baca selengkapnya

BP BUMD: Yoory belum dipecat dari Dirut Sarana Jaya

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BP BUMD) DKI Jakarta, Riyadi mengungkapkan Yoory Corneles Pinontoan yang tersangkut kasus dugaan korupsi pengadaan lahan rumah DP Rp0 belum dipecat dari jabatan Direktur Sarana Jaya karena statusnya masih penyidikan.

"Ini kan keputusan hukumnya belum ada, ini masih proses penyidikan. Kalau belum diputus salah masa' ditindak, kan belum. Jadi nanti nunggu ada kepastian hukum, makanya sifatnya non aktif saja," kata Riyadi saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Senin.

Baca selengkapnya

​​​​​​​Wagub DKI : Bantuan hukum untuk Dirut Sarana Jaya sesuai aturan

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyatakan bantuan hukum bagi Dirut PT Pembangunan Sarana Jaya Yoory Corneles Pinontoan akan dilihat sesuai aturan yang ada.

"Untuk bantuan hukum ada mekanismenya. Jadi, mekanisme pemberian bantuan itu sesuai dengan aturan dan ketentuannya," kata Riza di Balai Kota Jakarta, Senin malam.

Baca selengkapnya

Pewarta: Abdu Faisal
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2021