Surplus dari pengendalian impor barang konsumtif

Surplus dari pengendalian impor barang konsumtif

Sejumlah petugas Bea Cukai Banten menata barang barang bukti minuman keras dan rokok impor ilegal yang akan dimusnahkan di Tempat Penimbunan Pabean (TPP), Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Selasa (2/3/2021). Sebanyak 1.168.483 rokok dan 43.727 botol miras impor ilegal dimusnahkan dari hasil penindakan dari tahun 2020 sampai dengan 2021 dengan total kerugian negara mencapai Rp42,1 milyar. ANTARA FOTO/ Fakhri Hermansyah/foc. (ANTARA FOTO/Fakhri Hermansyah)

Jakarta (ANTARA) - Sejumlah pakar dan ekonom di berbagai belahan dunia sedang berpikir keras untuk menemukan cara terbaik dalam memulihkan perekonomian negerinya yang porak-poranda akibat pandemi COVID-19.

Tak terkecuali Indonesia dimana sebagian besar meyakini bahwa penguatan ekspor merupakan upaya nyata untuk memulihkan ekonomi nasional pascapandemi.

Terlebih saat ini ketika ada tren dan kecenderungan membaiknya pasar perdagangan dunia setelah sempat terpuruk karena pandemi tahun sebelumnya.

Sejumlah pakar menyarankan agar pemerintah diharapkan tetap berhati-hati dalam menjaga neraca perdagangan. Mereka juga meminta pemerintah meningkatkan signifikansi pengendalian impor barang, terutama barang konsumtif.

Ada berbagai fakta yang mencengangkan sepanjang tahun pandemi termasuk terpuruknya angka ekspor Indonesia.

Vice President PT. Sucofindo (Persero) Soleh Rusyadi Maryam mengemukakan nilai ekspor produk Indonesia 2020 mencapai angka terendah sejak tahun 2017. Namun surplus yang dicatat sebesar 21,737 miliar dolar AS merupakan yang tertinggi sejak tahun 2015.

Hal ini terjadi bukan karena adanya lonjakan ekspor tetapi karena nilai impor 2020 sebesar 141,568 miliar dolar AS merupakan yang terendah sejak tahun 2017. “Jadi inilah dampak nyata dari pandemi COVID-19 di tahun 2020,” kata Soleh.

Soleh yakin Pemerintah akan terus menggalakkan ekspor meskipun masih dalam situasi pandemi COVID-19. Di sisi lain pemerintah juga harus berani melakukan tindakan ekstrem mengendalikan impor barang konsumsi.

Mengenai importasi produk konsumtif itu, sesuai data ada lima produk yang mengalami pertumbuhan impor tertinggi selama 2016-2020, yaitu: a. bahan tambang; b. perhiasan; c. produk kimia; d. buah-buahan; dan e. produk-produk susu.

Ia melihat banyak jenis produk impor yang bisa dikendalikan karena bukan merupakan kebutuhan primer. Impor perhiasan, buah-buahan, dan susu seharusnya bisa dikendalikan hingga angka minimal.
Baca juga: Presiden Jokowi : Jangan sampai e-commerce didominasi produk impor

Produk Ekspor

Lektor Ekonomi Universitas Nasional Jakarta Prof. Dr. I Made Adnyana, S.E., M.M.mengemukakan sejumlah upaya yang bisa dilakukan untuk menjaga pasar dan menggenjot ekspor produk Indonesia, di antaranya meningkatkan penetrasi ke pasar nontradisional. Upaya ini dapat dilakukan melalui program pengembangan produk ekspor, pengembangan SDM di bidang ekspor, dan promosi dagang.

Menurut Adnyana, Pemerintah harus memfasilitasi pengusaha Indonesia untuk melakukan promosi ke berbagai negara.

Di sisi lain Rektor Istitut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta Dr. Mukhaer Pakkana , S.E., M.M.mengingatkan, bahwa terjadinya surplus perdagangan adalah karena harga ekspor naik signifikan dari level terendah pada Mei 2020, sementara pada saat bersamaan harga impor relatif justru lambat kenaikannya.

Fakta ini memberi peluang bagi usaha berbasis ekspor untuk ekspansi selagi harga pasar tinggi, dan juga peluang pengadaan barang modal dan bahan baku impor selagi harga sedang murah dan rupiah sudah mulai kuat.

Dari sisi pertumbuhan, Mukhaer menilai Indonesia tidak terlampau terpuruk karena hanya terkontraksi 2,1 persen. Ia bandingkan dengan Filipina yang minus 9,5 persen.

Karena itu, Rektor Institut Teknologi Bisnis Ahmad Dahlan itu menilai tingkat konsumsi masyarakat masih bisa lebih digenjot sehingga bisa meningkatkan produksi.

Ia setuju impor produk konsumtif perlu dikendalikan. Namun impor substitusi produk lokal baik untuk ekspor maupun konsumsi lokal perlu didorong karena memberikan kontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional.
Baca juga: Menristek: Lahirkan inovasi baru untuk substitusi impor

Utang Indonesia

Tak sekadar kinerja perekonomian, defisit anggaran dan utang pemerintah menjadi perhatian khusus. Masyarakat pun diharapkan benar-benar memahami postur utang dan anggaran Pemerintah, agar tidak terjebak dalam misinformasi yang beredar.

Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo misalnya telah memastikan bahwa sebenarnya pembiayaan utang Indonesia stabil sejak 2015. Meski pada 2020 memang utang lebih besar karena dampak pandemi.

Selain itu, Indonesia pun dipastikan sudah berhasil menjaga rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dalam 10 tahun terakhir pada level di bawah 30 persen.

Namun, Prastowo mengakui rasio tersebut sempat naik pada 2020 seiring dengan bertambahnya utang untuk penanganan COVID-19.

Di sisi lain, Indonesia juga mendapat proyeksi utang paling rendah dibandingkan negara lain. Karena pelunasan juga dilakukan, sehingga mengurangi beban. Dengan begitu, pengelolaan utang Indonesia sudah sangat prudent dan menunjukkan kehati-hatian yang sangat tinggi.

Kabar baiknya, Pemerintah telah berkomitmen untuk menjaga defisit fiskal secara moderat dan tidak melebihi 3 persen.

Di sisi lain, implementasi vaksin dan sinergi kebijakan ternyata terlihat mulai bisa mendorong momentum pertumbuhan ekonomi ke depan. Semua pun jadi optimistis bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa berkisar 4,5 persen - 5,5 persen pada 2021, sejalan dengan pertumbuhan ekonomi pada kuartal IV- 2020.

Terlebih ada fakta-fakta yang menjadi kabar baik dimana Pemerintah berhasil menekan potensi melonjaknya angka kemiskinan pada tahun 2020. Catatan Badan Pusat Statistik (BPS), jumlahnya mencapai 27,55 juta per September 2020. Angka ini jauh lebih rendah dari estimasi Bank Dunia pada 2020 yang berkisar 5,5 juta sampai 8 juta orang.

Estimasi Bank Dunia itu bisa terjadi tanpa adanya program kedaruratan sosial yang tepat untuk rumah tangga. Dengan begitu, data BPS tersebut membuktikan bahwa kebijakan pemerintah melalui program-program yang memberikan bantalan sosial mampu menekan angka kemiskinan yang tinggi.

Deputi III Kepala Staf Kepresidenan Panutan S. Sulendrakusuma menilai laju kemiskinan dapat ditekan melalui intervensi yang tepat dari pemerintah. Terutama melalui sejumlah program pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah yang sangat membantu seluruh masyarakat terutama menengah ke bawah.

Salah satunya adalah perlindungan sosial dalam Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) merupakan instrumen utama untuk melindungi masyarakat miskin dan rentan.

Pada 2020, Pemerintah menganggarkan dana PEN sebesar Rp695,2 triliun. Dari keseluruhan anggaran tersebut, sudah terserap sebesar 72,3 persen hingga Desember 2020. Pada 2020, program perlindungan sosial mampu melindungi masyarakat miskin dan rentan.

PEN memberikan bantalan dan bantuan kepada enam sektor yaitu Kesehatan, Perlindungan Sosial, Sektoral dan Pemda, UMKM, Pembiayaan Korporasi, dan Insentif Usaha.

Dari enam komponen tersebut program Perlindungan Sosial mendapatkan alokasi anggaran yang paling besar yaitu Rp230,21 triliun dengan serapan anggaran yang sangat baik yaitu Rp217,99 triliun atau 94,7 persen per-23 Desember 2020.

Tidak hanya melindungi yang miskin dan rentan, pemerintah juga melaksanakan kebijakan dan program yang melindungi penduduk kelas menengah.

Program tersebut berupa perluasan penerima dan manfaat Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Diskon Listrik, BST non-Jabodetabek.

Selain itu juga terdapat program Bantuan Sembako Jabodetabek, BLT Dana Desa, Pra Kerja, Subsidi Gaji Naker, Bantuan Beras PKH, BST Kartu Sembako, Subsidi Gaji Guru Honorer Kemendikbud, Subsidi Kuota Kemendikbud. Sehingga program PEN pun diharapkan mampu menyelamatkan lebih dari 5 juta orang menjadi kategori miskin baru.

Baca juga: Bansos, pertolongan pertama saat pandemi
Pewarta : Hanni Sofia
Editor: M Razi Rahman
COPYRIGHT © ANTARA 2021