PSI Jakarta dinilai harus bijak gunakan hak interpelasi

PSI Jakarta dinilai harus bijak gunakan hak interpelasi

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria di Balai Kota Jakarta, Selasa (29/12/2020). (ANTARA/Livia Kristianti)

Jakarta (ANTARA) - Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menilai Partai Solidaritas Indonesia (PSI) seharusnya bijak menggunakan hak interpelasi di DPRD DKI.

"Semua hak itu digunakan harus secara bijak, baik untuk mencapai tujuan dalam rangka mencapai kepentingan bangsa serta Jakarta ke depan," kata Riza di Jakarta, Jumat.

Penegasan tersebut menanggapi niat partai itu untuk mengajukan hak interpelasi kinerja Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam mengatasi banjir belakangan ini.

Hak interpelasi adalah hak para anggota DPR untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban kepada pemerintah mengenai kebijakan dalam suatu bidang.

Menurut Riza, tidak boleh ada kepentingan lainnya, sekalipun berada pada posisi yang berbeda, mulai dari oposisi hingga pro pemerintah, maka tetap harus dilihat kebijakan pemerintah itu secara utuh.

Kendati demikian, dia mempersilakan anggota DPRD mempertanyakan urusan DKI yang dirasa tak sesuai dengan ketentuan.

Baca juga: Nasdem DKI tak sejalan dengan PSI soal Interpelasi untuk Anies

Riza meyakini jajarannya selalu melibatkan legislatif dalam merencanakan penanggulangan banjir.

"Saya kita selama ini antara eksekutif dengan legislatif, sudah baik hubungannya. Kami dalam perencanaan pembangunan, termasuk terkait banjir, semua kita komunikasikan dengan legislatif, dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah dan Bappenas" ujarnya.

Menurut Riza, penanganan banjir di Ibu Kota saat ini sudah berjalan cukup baik.

Riza membanggakan banjir yang cepat surut dan jumlah pengungsi yang semakin turun dari tahun ke tahun.

"Kalau melihat fakta dan data, Alhamdulillah Jakarta satu-satunya provinsi yang dalam waktu sehari surut (banjirnya), bahkan Pak Gubernur mencanangkan enam jam surut. Sejak kapan? Sejak banjir selesai, sejak banjir kiriman berhenti, ukurannya enam jam," katanya.

Baca juga: Pimpinan DPRD DKI: Interpelasi hak PSI dan masih wacana

Ia memberikan contoh banjir di Kemang, setelah dihitung, tidak sampai enam jam sudah surut sejak hujan dan banjir berhenti.

"Terkait jumlah korban pengungsi dan jumlah RW tergenang, semuanya turun dari tahun tahun sebelumnya. Itu satu prestasi," ucapnya.

Interpelasi PSI
Sebelumnya, PSI akan mengajukan hak interpelasi terkait kinerja Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam menangani banjir yang terjadi di DKI Jakarta belakangan ini.

PSI menduga Anies menghambat kerja dinas-dinas Pemprov DKI untuk atasi banjir.

"Terkait dengan bencana-bencana banjir yang terjadi, khususnya di Februari 2021 ini, kami akan menggunakan hak interpelasi terkait permasalahan pencegahan banjir di masa pemerintahan Gubernur DKI Jakarta Bapak Anies Baswedan," kata Wakil Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta, Justin Untayana saat konferensi pers virtual, Kamis (25/2).

Baca juga: Giring PSI kritisi Anies atasi banjir Jakarta

Justin menilai hak interpelasi harus diajukan lantaran Anies diduga tidak menjalankan berbagai aturan, bahkan menghambat kinerja dinas-dinas Pemprov DKI untuk menangani banjir.

Padahal, menurut dia, penanganan banjir di DKI Jakarta sudah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN dan Perda Nomor 1 Tahun 2018 terkait RPJMD.

"PSI menilai bahwa Bapak Gubernur Anies tidak menjalankan berbagai aturan yang berlaku bahkan diduga dengan sengaja menghambat kerja di dinas-dinas Pemprov DKI untuk mencegah banjir," ucapnya.

Lebih lanjut, Justin menyinggung sejumlah program penanganan banjir Pemprov DKI Jakarta yang sama sekali tidak ada kemajuan.

Dia menjelaskan, saat ini sulit menemukan sungai-sungai di DKI Jakarta yang sudah dinaturalisasi atau dinormalisasi oleh Anies.

Baca juga: PSI instruksikan anggota fraksinya tak hadiri rapat paripurna DPRD DKI
Pewarta : Ricky Prayoga
Editor: Edy Sujatmiko
COPYRIGHT © ANTARA 2021