Menteri PUPR: Penanganan banjir harus dilakukan lewat multisektoral

Menteri PUPR: Penanganan banjir harus dilakukan lewat multisektoral

Ilustrasi - Sebuah truk terjebak banjir di jalan raya Porong, Sidoarjo, Jawa Timur. ANTARA FOTO/Umarul Faruq/aww.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR Basuki Hadimuljono menyebut penanganan banjir harus dilakukan secara menyeluruh lewat kegiatan multisektoral, tidak hanya bersifat teknikal.

"Penanganan banjir harus dilakukan secara menyeluruh melalui kegiatan multisektoral, yang melibatkan seluruh pemilik kepentingan dengan visi bersama untuk menyelesaikan masalah secara berkelanjutan," ujar Menteri Basuki dalam pidato sambutan yang disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Mohammad Zainal Fatah dalam seminar daring "Kenapa Banjir?" di Jakarta, Kamis.

Menurut Menteri PUPR, penanganan banjir secara teknikal memang penting dan perlu, namun memiliki keterbatasan dan tidak dapat menyelesaikan masalah secara jangka panjang.

"Ketika parameter rancangannya berubah dan/atau terlampaui, maka penanganan tersebut menjadi sangat rentan untuk gagal," kata Menteri Basuki.

Menurut kajian Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), selain curah hujan ekstrim, kerusakan DAS juga menjadi pemicu terjadinya bencana banjir dan tanah longsor.

Data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) memperlihatkan bahwa saat ini terdapat 14 juta hektar lahan kritis di Indonesia, yang mengancam kelestarian fungsi Daerah Aliran Sungai (DAS). Sementara itu, kemampuan dalam pemulihan lahan kritis hanya sekitar 232.000 hektar/tahun.

Sejak Januari hingga akhir Desember 2020, telah terjadi lebih dari 2.900 bencana alam, yang didominasi oleh bencana hidrometeorologi, dengan kejadian banjir sebanyak 1.065 kali.

Menteri PUPR menilai bencana banjir yang selalu terjadi di setiap musim penghujan, menunjukkan bahwa banjir belum bisa ditangani secara tuntas.

"Penyebab timbulnya banjir yang tersebar di banyak sektor masih belum sepenuhnya teridentifikasi, dan belum ditangani secara efektif. Pendekatan yang dilakukan masih sektoral, dan hanya menangani gejala yang muncul dalam sektor tertentu saja. Terjadi ketidakselarasan di antara kegiatan-kegiatan di satu sektor dan di sektor-sektor yang lain," ujar Menteri Basuki.

Sebagai contoh, kata dia, banyak kawasan yang dilanda banjir, pada dasarnya merupakan dataran banjir yang seharusnya hanya boleh dikembangkan secara terbatas. Saat dilanda banjir, penanganan dilakukan bersifat teknikal, seperti membuat kolam dan pompa.

"Hal ini memicu pembangunan di daerah tersebut, selanjutnya menyebabkan banjir dengan kerugian yang jauh lebih besar," ujar Menteri PUPR.

Menurut Menteri Basuki, kegiatan visioning adalah kegiatan awal yang amat penting untuk dapat menumbuhkan dan membangun komitmen seluruh pemilik kepentingan kepada suatu ‘Visi dan Tujuan Bersama’.

"Jika visi dan tujuan bersama tidak terbentuk, maka sulit membangun komitmen yang kuat antar-sektor. Saat terjadi sedikit hambatan, pelaksanaan program akan berhenti dan tujuan pembangunan menjadi tidak tercapai," kata Menteri PUPR.

Baca juga: Peneliti LIPI: Perlu keseriusan dalam upaya pengurangan risiko bencana
Baca juga: Lintas sektor perkuat pengurangan risiko gempa-hidrometeorologi
Baca juga: Direktur FWI sebut penyebab banjir perlu dilihat dari berbagai faktor
Pewarta : Aji Cakti
Editor: Biqwanto Situmorang
COPYRIGHT © ANTARA 2021