Jakarta (ANTARA) - Epidemiolog dari Universitas Andalas (Unand), Sumatera Barat Defriman Djafri Ph.D mengatakan pemerintah perlu mengevaluasi menyeluruh pelaksanaan program vaksinasi tahap pertama untuk menentukan keberhasilan tahap kedua yang menyasar petugas pelayanan publik dan lanjut usia (lansia).

"Pertama, kita harus evaluasi tahap satu ini apakah sudah sesuai dengan target yang ditentukan," katanya saat dihubungi di Jakarta, Rabu.

Baca juga: Epidemiolog: Informasikan kejadian pascaimunisasi pada masyarakat

Baca juga: Informasi utuh dan komprehensif tantangan vaksinasi COVID-19


Kesuksesan sistematik efek vaksinasi tahap kedua akan ditentukan oleh keberhasilan pelaksanaan di tahap pertama. Sebab, gelombang satu adalah tenaga kesehatan yang merupakan garda terdepan dalam menangani COVID-19.

"Tenaga kesehatan ini dianggap sebagai kelompok yang lebih memahami mengenai vaksinasi," ujar dia.

Seharusnya, ujar Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Unand tersebut, tidak ada kendala dalam pelaksanaan tahap pertama. Apalagi, sampai terjadi penolakan dari tenaga kesehatan.

"Tetapi, juga ada isu dan kasus justru tenaga kesehatan yang tidak percaya. Makanya ini tantangan berat bagi pemerintah," katanya.

Tantangan tersebut bisa saja datang dari masyarakat awam atau petugas pelayanan publik. Sebab, mereka beranggapan kelompok tenaga kesehatan yang memiliki pengetahuan terkait vaksin saja tidak percaya, apalagi masyarakat biasa.

Defriman berpandangan tenaga kesehatan yang tidak percaya vaksinasi tersebut karena termakan hoaks yang sengaja dibuat dan seolah-olah ilmiah. Akibatnya, kalangan tenaga kesehatan yang diharapkan menjadi contoh program vaksinasi malah menolak.

"Jadi kita harus jeli melihatnya. Jangan cuma sekali membaca informasi tanpa membandingkan dengan sumber lainnya," ujar dia.

Baca juga: Pandemi berakhir bila masyarakat disiplin terapkan protokol kesehatan

Dengan kata lain, masyarakat dituntut cerdas dalam menyaring dan memahami sebuah informasi terutama terkait program vaksinasi yang dilaksanakan pemerintah.

Pewarta: Muhammad Zulfikar
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2021