MPR: Perlu strategi baru terkait penerapan PPKM

MPR: Perlu strategi baru terkait penerapan PPKM

Satlantas Polres Metro Bekasi membagikan masker kepada warga yang kedapatan tidak memakai masker saat beraktivitas di Simpang Sentra Grosir Cikarang pada kegiatan sosialisasi PPKM kepada masyarakat Kabupaten Bekasi. ANTARA/Pradita Kurniawan Syah

Solo (ANTARA) - Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menyatakan perlu adanya strategi baru terkait penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Jawa-Bali jilid kedua ini.

Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya yang diterima ANTARA di Solo, Senin, menilai PPKM jilid pertama kurang efektif karena dalam praktiknya masih cukup banyak kegiatan yang melibatkan warga di sejumlah tempat.

Oleh karena itu, menurut dia strategi yang lebih masif dan terukur diharapkan segera diterapkan oleh pemerintah.

"Terpenting segera diperbaiki dengan strategi yang lebih baik, jangan hanya mengganti nama tetapi praktiknya tetap sama saja," katanya.

Apalagi, ia menilai selama ini kebijakan PPKM Jawa-Bali yang diterapkan pemerintah cukup membingungkan. Akibatnya, dikatakannya, di masa PPKM jumlah kasus positif COVID-19 masih terus bertambah.

"Bahkan pada waktu tertentu terjadi jumlah pertambahan positif virus corona harian tertinggi," katanya.

Baca juga: PPKM diperpanjang, Wakil Ketua MPR: Evaluasi PPKM tahap 1

Ia mengatakan berdasarkan catatan Satgas Pengendalian COVID-19, pada PPKM Jawa-Bali yang diberlakukan di tujuh provinsi, yaitu DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, dan Bali, hanya di Provinsi Banten dan DIY yang jumlah kasus positif COVID-19 menurun.

"Sedangkan di lima provinsi lainnya terus terjadi peningkatan kasus positif COVID-19," katanya.

Sesuai dengan masukan dari sejumlah epidemiolog dan masyarakat, menurut dia, diperlukan upaya perbaikan strategi disertai penerapan yang benar dan tegas di lapangan.

Sementara itu, menurut dia seluruh pihak harus berupaya menjadikan zona merah atau oranye menjadi zona hijau. Dengan demikian, kasus COVID-19 di dalam negeri akan lebih terkendali.

"Karantina terbatas di tingkat RT/RW patut dilaksanakan dengan komitmen yang tinggi oleh semua pihak, para pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah, serta masyarakat," katanya.

Baca juga: Epidemiolog: Pemerintah harus evaluasi kebijakan PPKM

Menurut dia, tahap isolasi mandiri orang terpapar COVID-19 tanpa gejala (OTG) harus menjadi perhatian serius seluruh pihak agar upaya pengendalian penyebaran virus tidak menjadi sia-sia.

"Penguatan upaya tracing agar lebih akurat, serta disiplin protokol kesehatan memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan dengan sabun, dan menghindari kerumunan harus menjadi kepedulian bersama. Bila dalam skala kecil kita bisa menciptakan kolaborasi pengendalian COVID-19 dengan baik, untuk skala yang lebih luas bisa diupayakan dengan lebih baik lagi," katanya.

Baca juga: Satgas COVID-19 paparkan hasil evaluasi PPKM di 7 provinsi
 
Pewarta : Aris Wasita
Editor: Budhi Santoso
COPYRIGHT © ANTARA 2021