Guru Besar UI minta Indonesia menahan diri tanggapi isu kudeta Myanmar

Guru Besar UI minta Indonesia menahan diri tanggapi isu kudeta Myanmar

Pengunjuk rasa yang mengenakan penutup kepala "Free Burma" melakukan unjuk rasa melawan militer Myanmar setelah merebut kekuasaan dari pemerintah sipil yang terpilih secara demokratis dan menangkap pemimpinnya Aung San Suu Kyi, di Universitas Perserikatan Bangsa-Bangsa di Tokyo, Jepang (1/2/2021). ANTARA FOTO/REUTERS/Issei Kato/aww.

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Indonesia sebaiknya menahan diri menanggapi kudeta militer di Myanmar, kata Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Prof. Hikmahanto Juwana, lewat pernyataan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin.

Menurut Hikmahanto, yang juga menjabat sebagai Rektor Universitas Jenderal Ahmad Yani (UNJANI), respon terhadap kudeta berpotensi dianggap sebagai bentuk intervensi Indonesia terhadap urusan dalam negeri Myanmar.

"Dalam Piagam ASEAN (Perhimpunan Bangsa-Bangsa di Asia Tenggara, red) di Pasal 2 Ayat 2 huruf e disebutkan bahwa negara-negara ASEAN tidak akan melakukan intervensi (non-interference) dalam masalah domestik suatu negara. Oleh karenanya, sikap Indonesia adalah menghormati hal ini dengan tidak melakukan apa-apa sampai ada kepastian dari pemerintah yang sah," kata Prof. Hikmahanto menjelaskan rekomendasinya untuk Pemerintah Indonesia.

Militer Myanmar meluncurkan kudeta terhadap pemerintahan demokratis, Senin pagi, dan menahan penasihat negara Aung San Suu Kyi, Presiden Win Myint, beberapa politisi partai pemenang pemilihan umum Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD), serta sejumlah aktivis.

Tidak lama setelah penangkapan Suu Kyi, militer menetapkan status darurat yang akan berlaku satu tahun. Status darurat ditetapkan karena militer menilai pemerintah gagal mengatasi sengketa daftar pemilih pada pemilihan umum 8 November 2020 dan meredam aksi protes massa di beberapa daerah.

Terkait kudeta itu, Hikmahanto berpendapat Pemerintah Indonesia cukup mengamati perkembangan situasi di Myanmar dan memberi peringatan kepada warga negara Indonesia (WNI) di negara tersebut atau yang berencana pergi ke Myanmar.

"Indonesia harus membiarkan pemerintahan kudeta melakukan konsolidasi," sebut dia, seraya menegaskan Indonesia berbeda dengan negara-negara Barat seperti Amerika Serikat, Australia, dan Inggris yang langsung mengecam kudeta militer di Myanmar karena melanggar prinsip demokrasi.

Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Luar Negeri, pada Senin siang waktu Jakarta, meminta seluruh pihak yang berkonflik di Myanmar segera menahan diri dan mengedepankan dialog sebagai cara menyelesaikan masalah.

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, sebagaimana dikutip dari pernyataan resmi yang diunggah di media sosial Twitter, mengatakan Indonesia prihatin terhadap situasi politik yang terjadi di Myanmar.
 
"Indonesia meminta seluruh pihak tunduk pada prinsip-prinsip Piagam ASEAN, mematuhi aturan hukum, tata kelola pemerintahan yang baik, prinsip-prinsip demokrasi, dan pemerintahan yang konstitusional. Indonesia juga menggarisbawahi bahwa seluruh sengketa pemilihan umum dapat diselesaikan lewat mekanisme hukum yang tersedia," demikian menurut Kementerian Luar Negeri RI.

Kementerian Luar Negeri mencatat setidaknya ada sekitar 500 WNI di Myanmar.

"Kondisi mereka saat ini dalam keadaan baik dan aman. Mayoritas WNI bekerja di sektor migas (minyak dan gas, red), pabrik, industri garmen, dan ABK (anak buah kapal, red)," kata Direktur Pelindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri RI, Judha Nugraha, lewat informasi tertulis yang diterima Senin  (1/2).

Judha menyatakan bahwa  kantor perwakilan RI di Myanmar telah mengimbau WNI agar tetap tenang dan menghubungi kontak darurat yang tersedia jika menghadapi masalah.

Baca juga: Kudeta militer di Myanmar, WNI diimbau tenang
Baca juga: Kecam kudeta Myanmar, negara Barat minta hasil pemilu dihormati
Baca juga: AICHR Indonesia minta militer Myanmar patuhi norma demokrasi
Pewarta : Genta Tenri Mawangi
Editor: Atman Ahdiat
COPYRIGHT © ANTARA 2021