Tolak investigasi, Xinjiang undang asing

Tolak investigasi, Xinjiang undang asing

Mamat Mamatmin (empat kiri) selaku imam Masjid Konashehar, Kota Moyu, Daerah Otonomi Xinjiang, China, memberikan keterangan pers di Beijing, Senin (1/2/2021). Dia menjelaskan bahwa umat Islam di Xinjiang, khususnya etnis Uighur, mendapat jaminan kebebasan beribadah dan belajar agama oleh otoritas setempat. ANTARA/M. Irfan Ilmie

Beijing (ANTARA) - Pemerintah Daerah Otonomi Xinjiang (XUAR), China, mengundang pihak asing ke daerahnya selama bukan bertujuan untuk melakukan investigasi.

"Kami memiliki prinsip yang intinya tidak akan menerima apa yang disebut dengan istilah 'investigasi' karena ada anggapan (kami) bersalah," kata Deputi Direktur Jenderal Publikasi Partai Komunis China (CPC) XUAR, Xu Guixiang, di Beijing, Senin.

Pihaknya mengundang pihak asing, termasuk pejabat pemerintahan baru Amerika Serikat agar mengetahui nyata masyarakat yang tinggal di wilayah baratdaya daratan Tiongkok itu.

"Kami persilakan orang asing dari semua negara, termasuk pejabat pemerintahan baru AS untuk mengunjungi Xinjiang dan melihat situasi yang sebenarnya," ujarnya.

Dalam jumpa pers yang diselenggarakan untuk kedua kalinya di Pusat Pers Internasional Kementerian Luar Negeri China di Beijing pada 2021 itu, Xu didampingi juru bicara XUAR Elijan Anayit, Ketua Kehormatan Asosiasi Industri Tekstil Xinjiang Liu Yanning, Deputi Direktur Jenderal Biro Pertanian XUAR Gulnar Uful, dan imam Masjid Kota Moyu Mamat Mamatmin.

Ada pula pengusaha, pekerja sektor garmen, dan lulusan kamp vokasi Xinjiang.

Liu Yinning menyebutkan bahwa industri tekstil di Xinjiang berkembang pesat sejak 2014 sehingga banyak menyerap tenaga kerja, terutama kaum perempuan.

Pabrik tekstil Xinjiang menjadi pemasok utama garmen merek-merek terkenal di Eropa, AS, dan Jepang karena terkenal dengan kualitasnya.

Namun isu kerja paksa terhadap kelompok etnis minoritas Muslim Uighur menjadikan AS menghentikan impor produk kapas dan tomat dari Xinjiang. Diikuti oleh Kanada dan Inggris.

"Tidak ada kerja paksa itu. Kami digaji minimal 5.000 yuan (Rp10,8 juta) per bulan. Mess kami juga dilengkapi pengatur suhu ruangan, televisi, persis hotel. Di pabrik kami juga ada kantin halal," kata Akbar Ablat (27) karyawan perusahaan tekstil di Kota Aksu yang turut memberikan keterangan pers yang diikuti puluhan media nasional China dan perwakilan media asing itu. (T.M038)
Baca juga: Inggris umumkan kebijakan bisnis terkait tuduhan kerja paksa Xinjiang
Baca juga: Di balik agresivitas Xinjiang soal tuduhan pelanggaran HAM

Pewarta : M. Irfan Ilmie
Editor: Suharto
COPYRIGHT © ANTARA 2021