Militer mengatakan akan "mengambil tindakan" jika keluhannya tentang pemilihan tidak ditangani. Seorang juru bicara militer pekan ini menolak untuk mengesampingkan kemungkinan kudeta.
Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) pimpinan Aung San Suu Kyi meraih kemenangan gemilang dalam pemilihan 8 November ---pemilu kedua yang berlangsung bebas dan adil sejak berakhirnya pemerintahan militer pada 2011.
Namun, tuduhan oleh tentara tentang kecurangan pemilih yang meluas --yang dibantah oleh komisi pemilihan-- telah menyebabkan konfrontasi antara pemerintah sipil dan militer, yang berbagi kekuasaan dalam pengaturan konstitusional yang aneh.
Pengaturan itu mencadangkan 25 persen kursi di parlemen untuk militer, yang telah menuntut resolusi atas pengaduannya sebelum Senin, dan telah menolak untuk menyebutkan apakah anggota parlemennya akan hadir.
Semakin menambah ketidakpastian, Panglima Tertinggi Jenderal Min Aung Hlaing menyatakan dalam pidato video yang dipublikasikan secara luas kepada personel militer pada Rabu (27/1) bahwa sebuah konstitusi harus dicabut jika tidak dipatuhi. Dia mengutip contoh sebelumnya ketika aturan telah dihapuskan di Myanmar.
Suu Kyi belum memberikan komentar secara terbuka mengenai perselisihan itu. Tetapi, seorang juru bicara NLD mengatakan para anggotanya telah bertemu dengan para pemimpin militer pada Kamis (28/1) untuk melakukan pembicaraan tetapi mencatat bahwa pembicaraan itu "tidak berhasil". "
"Kami memiliki keprihatinan tetapi itu tidak terlalu signifikan," kata juru bicara Myo Nyunt melalui telepon. Ia menjelaskan bagaimana mereka mengantisipasi ketegangan terkait rencana NLD untuk mengubah konstitusi setelah pemungutan suara diselenggarakan untuk mengekang kekuasaan militer.
Dia juga mengatakan batalion polisi ditempatkan di Ibu Kota Naypyitaw setelah laporan muncul bahwa pengunjuk rasa mungkin berkumpul di sana. Namun, ia mengatakan bahwa, jika kudeta terjadi, NLD tidak akan menanganinya dengan kekerasan.
Anggota parlemen NLD Zin Mar Aung mengatakan polisi sedang berpatroli di kompleks parlemen dan perlu ada sikap untuk berhati-hati.
"Kita tidak bisa berpura-pura tidak terjadi apa-apa," kata Zin Mar Aung melalui telepon.
Seorang juru bicara militer tidak menjawab panggilan telepon Reuters untuk dimintai komentar.
Sumber: Reuters
Baca juga: Partai Suu Kyi menangkan cukup kursi untuk bentuk pemerintahan Myanmar
Baca juga: Kepolisian Myanmar bentrok dengan massa pendukung biksu radikal
Baca juga: Myanmar luncurkan program vaksinasi COVID-19
Myanmar sukses rampungkan pemungutan suara pemilu
Penerjemah: Yashinta Difa Pramudyani
Editor: Tia Mutiasari
Copyright © ANTARA 2021
