Kehati-hatian dalam pembelajaran tatap muka

Kehati-hatian dalam pembelajaran tatap muka

Sejumlah siswa belajar secara daring dengan memanfaatkan akses internet gratis dari Pemprov DKI Jakarta di Balai RW 02, Galur, Jakarta Pusat, Selasa (3/11/2020) ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/foc. (ANTARA FOTO/M RISYAL HIDAYAT)

Jakarta (ANTARA) - Hingga memasuki awal tahun 2021, dunia pendidikan nasional masih menghadapi persoalan terberat seiring dengan belum redanya wabah virus corona.

Semua jenjang pendidikan mengubah strateginya; dari tatap muka menjadi daring (online). Penyampaian materi pelajaran, ujian, pembagian hasil rapor hingga kelulusan dan penerimaan peserta didik baru secara daring.

Setelah 10 bulan mewabah Indonesia, alih-alih jumlah penderitanya turun, justru terus melonjak dan angkanya melejit setiap hari. Angka 12.818 pada Jumat (15/1) adalah rekor tertinggi setelah dalam beberapa hari terakhir di kisaran 10 - 11 ribu pasien baru.

Dalam kondisi wabah yang tidak ada kepastian kapan akan berakhir, dunia pendidikan bersiasat. Yakni mengubah pembelajaran tatap muka menjadi dalam jaringan (daring) atau "online".

Baca juga: Mewaspadai akhir dan awal tahun

Meski banyak kendala, tetapi sekolah "online" adalah pilihan terbaik hingga akhir 2020. Namun kini sebagian daerah telah merencanakan sekolah tatap muka yang memang diperbolehkan oleh pemerintah pusat.

Dasarnya adalah Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Semester Genap Tahun Ajaran dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi COVID-19.

Dengan dasar aturan itu, pemerintah daerah memiliki pilihan (opsi) dalam penyelenggaraan pendidikan di tengah wabah. Yakni pembelajaran tatap muka, pembelajaran secara daring hingga pembelajaran campuran antara tatap muka dengan daring.

Sebanyak 14 provinsi telah menyatakan siap menyelenggarakan belajar tatap muka secara penuh. Sebanyak 16 provinsi tetap pembelajaran daring atau tatap layar dan empat provinsi campuran, yakni di sekolah hanya sebentar dilanjutkan di rumah secara daring.

Berbeda
Dari semua pilihan itu tentu ada kelemahan dan kelebihannya. Yang menjadi perhatian serius adalah pembelajaran tatap muka di tengah situasi wabah saat ini.

Di sebagian daerah, pembelajaran tatap muka tak bisa dihindari karena kendala berat apabila harus belajar secara daring. Antara lain kemampuan orang tua menyiapkan telepon genggam berikut pulsa dan paket data.

Baca juga: Pemprov DKI hadirkan laman Siap Belajar untuk belajar tatap muka

Selain itu, ketersediaan jaringan dan infrastruktur telekomunikasi seluler yang memadai. Ketersediaan itu berbeda-beda antardaerah dan kemampuan orang juga berbeda.

Dalam kondisi seperti itulah, pembelajaran tatap muka--mau tidak mau--harus dilaksanakan agar anak didik mendapatkan haknya sebagai peserta didik.

Persoalannya, anak-anak sekolah merupakan usia yang juga rentan terkena paparan COVID-19. Tipikal virus ini--menurut analisis para ahli kesehatan-- adalah mudah menular dari kerumunan dan kontak langsung.

Di lingkungan sekolah tentu sulit sekali menghindari kerumunan. Berkerumun dan tanpa menjaga jarak adalah bagian dari kebiasaan sekolah sebelum ada wabah ini.

Karena itu, apabila ingin menyelenggarakan sekolah tatap muka maka kebiasaan itu harus diubah total. Pimpinan sekolah dan guru harus bisa mewujudkan aturan dan norma baru, yakni protokol kesehatan 3M (menjaga jarak, memakai masker dan mencuci tangan).

Rentan
Terkait sebagian daerah yang menyelenggarakan pembelajaran tatap muka Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 mengingatkan pihak terkait agar mempersiapkan secara baik. Hal itu mengingat usia sekolah juga rentan tertular COVID-19.

Bahkan berdasarkan data satgas, anak rentang usia sekolah (0-18 tahun) menyumbang 8,87 persen kasus COVID-19 secara nasional. Data itu diumumkan beberapa hari lalu oleh Juru Bicara Satgas Penanganan COVID-19 Wiku Adisasmito dalam konferensi pers virtual di Kantor Presiden Jakarta.
Siswa belajar secara daring memanfaatkan akses internet gratis dari Pemprov DKI Jakarta di Balai RW 02, Galur, Jakarta Pusat, Selasa (3/11/2020). Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) merekomendasikan sejumlah usulan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) untuk mengubah sistem Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) terkait adanya tiga siswa yang mengakhiri hidupnya diduga lantaran depresi. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/wsj.

Berdasarkan data, diketahui bahwa anak usia setara pendidikan Sekolah Dasar (7-12 tahun) menyumbang angka terbanyak, yakni 29,8 persen. Diikuti usia SMA (16-18 tahun) sebanyak 23,17 persen, SMP (13-15 tahun) sebanyak 18,8 persen dan TK (3-6 tahun) sebanyak 14,3 persen serta PAUD (0-2 tahun) 13,8 persen.

Jika ditelaah dari trennya, terjadi peningkatan kasus konfirmasi pada setiap penggolongan umur, bahkan pada 3 golongan umur, yakni setara TK, PAUD dan SD. Kenaikannya di atas 50 persen hanya dalam kurun waktu satu bulan, yaitu November-Desember 2020.

Dari sebaran kasus, diketahui DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Riau, Sulawesi Selatan, Kalimantan Timur, Sumatera Barat dan Banten konsisten menempati 10 besar daerah dengan konfirmasi kasus tertinggi pada rentang usia sekolah.

DKI Jakarta, Jawa Barat (Jabar), Jawa, Timur (Jatim) dan Jawa Tengah (Jateng) konsisten menempati empat teratas pada seluruh golongan usia sekolah.

Sedangkan daerah dengan kontributor kematian pada rentang usia sekolah tertinggi secara nasional, yakni Sulawesi Utara 6,78 persen, NTB (4,72) dan NTT 4,35 persen pada rentang 0-2 tahun. Selanjutnya Jawa Timur 4,6 persen, Riau (0,73) dan Kepulauan Riau (0,72) untuk rentang 3-6 tahun.

Jawa Timur 4,6 persen, Gorontalo (1,49) dan Sulawesi Selatan (1,47) pada rentang usia 7-12 tahun. Jawa Timur 4,96 persen, Gorontalo (2,08) dan NTB 0,85 persen pada rentang 13-15 tahun.
Siswa belajar secara daring memanfaatkan akses internet gratis dari Pemprov DKI Jakarta di Balai RW 02, Galur, Jakarta Pusat, Selasa (3/11/2020). Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) merekomendasikan sejumlah usulan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) untuk mengubah sistem Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) terkait adanya tiga siswa yang mengakhiri hidupnya diduga lantaran depresi. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/wsj.

Baca juga: PGRI sebut siswa ingin sekolah karena belajar daring kurang maksimal

Selanjutnya Jawa Timur 4,62 persen, Gorontalo (1,6) dan Aceh 1,35 persen pada rentang usia 16-18 tahun.

Data ini disampaikan tentu bukan untuk menakut-nakuti, melainkan sebagai bentuk transparansi satgas kepada pemda maupun masyarakat. Data itu selayaknya dijadikan dasar pertimbangan bagi pemerintah daerah sebelum mengeluarkan izin pembelajaran tatap muka.

Daerah dengan persentase kasus positif COVID-19 yang masih tinggi sebaiknya fokus terlebih dulu pada penanganan pandemi. Penyelenggaraan pendidikannya tetap harus mengutamakan secara daring atau tatap layar.

Namun untuk beberapa daerah lainnya dengan sejumlah alasan berdasarkan kondisi di lapangan tetap diberikan opsi (pilihan) untuk menyelenggarakan pembelajaran tatap muka.

Tentu dengan pengawasan dan penegakan disiplin protokol kesehatan secara ketat.

Baca juga: DKI luncurkan KSBB Pendidikan penuhi kebutuhan gawai peserta didik

#satgascovid19
#ingatpesanibupakaimasker
#vaksincovid19
Pewarta : Sri Muryono
Editor: Ganet Dirgantara
COPYRIGHT © ANTARA 2021