Menlu AS cabut pembatasan relasi AS-Taiwan di akhir pemerintahan Trump

Menlu AS cabut pembatasan relasi AS-Taiwan di akhir pemerintahan Trump

Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Michael Pompeo mengenakan masker saat hadir dalam dialog dengan GP Ansor di Jakarta, Kamis (29/10/2020). ANTARA FOTO/Galih Pradipta/aww.

Washington (ANTARA) - Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Mike Pompeo, Sabtu (9/1), menyebutkan bahwa ia telah mencabut pembatasan kontak antara para pejabat AS dengan mitra mereka dari Taiwan.

Pencabutan dilakukan pada masa-masa akhir pemerintahan Presiden Donald Trump.

Langkah tersebut mungkin dapat memperkeruh hubungan AS-China, mengingat bahwa China menganggap Taiwan sebagai bagian dari negaranya serta menyebut bahwa hal mengenai Taiwan merupakan isu paling sensitif dalam hubungannya dengan AS.

Walaupun AS, seperti kebanyakan negara di dunia, tidak mempunyai relasi diplomatik resmi dengan Taiwan, pemerintahan Trump menunjukkan dukungan yang meningkat terhadap otoritas Taiwan, antara lain dengan penjualan senjata serta pengambilan kebijakan yang membantu Taiwan menghadapi tekanan China.

Dalam pernyataannya, Pompeo mengatakan selama beberapa dekade ini Departemen Luar Negeri AS membuat pembatasan internal yang kompleks bagi diplomat dan pejabat AS lainnya untuk berinteraksi dengan pihak Taiwan.

"Pemerintah AS mengambil langkah ini secara unilateral, dalam upaya menenangkan rezim Komunis di Beijing," kata Pompeo.

"Hari ini saya umumkan bahwa saya mencabut semua pembatasan yang diberlakukan oleh negara ini sendiri," kata dia menegaskan.

Otoritas Taiwan menyambut baik langkah AS tersebut.

"Diskriminasi selama beberapa dekade (akhirnya) dihapuskan. (Ini adalah) hari besar dalam hubungan bilateral kami. Saya akan menghargai setiap kesempatan," kata Hsiao Bi-khim, perwakilan de facto Taiwan di Washington, melalui cuitan di Twitter.

Langkah itu tampak sebagai upaya lain yang dijalankan oleh Pompeo dan pemerintahan Trump untuk mengunci pendekatan yang keras terhadap China, sebelum Presiden terpilih AS Joe Biden meneruskan pemerintahan secara resmi per 20 Januari 2021.

Pakar Asia di lembaga kajian Center for Strategic and International Studies di Washington, Bonnie Glaser, mengatakan contoh pembatasan yang dimaksud oleh Pompeo itu antara lain bahwa pejabat Taiwan tidak boleh memasuki wilayah Deplu AS dan hanya boleh bertemu di hotel.

"Pemerintahan Biden akan sewajarnya tak senang karena keputusan kebijakan semacam ini diambil padahari-hari terakhir pemerintahan Trump," kata Glaser.

Seorang pejabat dalam pemerintahan transisi Biden menyebutkan bahwa Biden usai resmi menjabat nantinya akan melanjutkan dukungan terhadap "suatu resolusi damai dalam isu Lintas Selat yang konsisten dengan harapan dan keinginan terbaik rakyat Taiwan."

Sumber: Reuters

Baca juga: Pejabat kabinet Amerika Serikat tunda perjalanan ke Taiwan

Baca juga: AS setuju jual senjata Rp31 triliun kepada Taiwan

Baca juga: Taiwan akan tingkatkan belanja pertahanan untuk hadapi tekanan China


 

Menlu Retno terima kunjungan Menlu AS Mike Pompeo

Pewarta : Suwanti
Editor: Tia Mutiasari
COPYRIGHT © ANTARA 2021