Pemulihan hijau jadi harapan kala ancaman iklim terus hantui dunia

Pemulihan hijau jadi harapan kala ancaman iklim terus hantui dunia

Seekor Monyet Ekor Panjang (Macaca fascicularis) memakan sisa makanan dari kantong plastik di kawasan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Minggu (27/12/2020). ANTARA FOTO/Novrian Arbi/pras.

Jakarta (ANTARA) - Pandemi COVID-19 telah menjadi fokus warga dunia sepanjang tahun 2020. Berbagai krisis, baik dari segi kesehatan, ekonomi, maupun sosial juga menyerap begitu banyak sumber daya berbagai negara, tak terkecuali Indonesia. Dana sebesar Rp 695,2 triliun telah dianggarkan oleh pemerintah untuk menangani penyebaran virus COVID-19 di Tanah Air beserta dampak yang diakibatkan.

Kemunculan virus corona jenis baru itu memang telah menjadi fokus baru, namun, permasalahan yang telah ada sebelum wabah tersebut, seperti isu perubahan iklim dan keberlanjutan lingkungan, tidak berhenti mendesak aksi nyata dari seluruh pihak komunitas internasional.

Sejumlah bencana alam, termasuk kebakaran lahan besar-besaran yang terjadi di Australia dan negara bagian California di Amerika Serikat, dan banjir, badai topan, serta kekeringan ekstrem di kawasan Asia Pasifik turut mewarnai tahun 2020, di mana menurut laporan Reuters, kawasan yang paling rentan terhadap bencana tersebut telah menghadapi bencana terkait iklim yang jumlahnya mencapai rekor pada tahun 2020.

Pandemi COVID-19, yang sendirinya kerap disebut sebagai manifestasi krisis alam, juga telah menyebabkan hambatan dalam menanggulangi bencana-bencana tersebut serta berbagai dampak yang disebabkan.

Meski kebijakan pembatasan pergerakan atau karantina wilayah (lockdown) yang diberlakukan guna memutus mata rantai penyebaran virus itu telah menyebabkan penurunan dalam emisi karbon hingga lebih dari delapan persen dalam enam bulan pertama 2020, para pemangku kepentingan tetap berada di bawah desakan untuk mengindahkan peringatan dari para ilmuwan dan mengambil aksi nyata dalam mengendalikan perubahan iklim.

Lima tahun Kesepakatan Paris

Tahun 2020 juga menandai tahun kelima sejak penandatanganan perjanjian iklim Paris, sebuah respons kolektif global yang ditandatangani pada 2015 untuk menangani perubahan iklim dengan komitmen negara-negara di dunia mengurangi emisi karbon.

Persetujuan iklim itu dimaksudkan untuk menjaga kenaikan temperatur bumi agar tidak lebih dari 1,5 derajat Celsius, kenaikan suhu maksimal agar bumi masih dapat bertahan dengan baik.

Pada 12 Desember lalu, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Antonio Guterres mendesak semua negara yang tergabung dalam pakta tersebut untuk mendeklarasikan status darurat iklim.

Guterres menyerukan hal tersebut kala para pemimpin bangsa-bangsa memberikan pernyataan yang kebanyakan malah menawarkan perubahan terhadap komitmen yang telah ada, atau menjanjikan langkah yang lebih berani sebelum dialog penting yang dijadwalkan berlangsung di Glasgow pada akhir 2021, ketimbang menawarkan dobrakan kebijakan-kebijakan baru untuk mempercepat berakhirnya penggunaan minyak fosil.

Selain itu, keluarnya Amerika Serikat dari pakta tersebut pada November lalu, dan prospek untuk negara itu kembali masuk di bawah pemerintahan Presiden-terpilih Joe Biden, membuat target capaian pakta itu menjadi terombang-ambing.

Dalam beberapa kesempatan, termasuk dalam pidato dan forum internasional seperti KTT Kelompok G20, Guterres telah menggaungkan pentingnya “berdamai dengan alam”, karena dampak dari kerusakan terhadap bumi menghalangi upaya dalam memberantas kemiskinan dan mengancam ketahanan pangan.

Guterres pun mendorong agar para pemimpin dunia dapat memanfaatkan momentum pandemi dan pemulihan pasca COVID-19 sebagai kesempatan untuk menyelesaikan kemerosotan alam yang berakar dari aktivitas manusia.

Pencapaian netralitas karbon global dalam tiga tahun mendatang, penyelarasan keuangan global di balik perjanjian Paris, dan penciptaan terobosan adaptasi untuk melindungi dunia dan negara-negara yang paling rentan dari dampak iklim menjadi tiga poin penting yang disoroti Guterres terkait upaya menangani krisis iklim.

“Berdamai dengan alam adalah tugas penting di abad ke-21. Ini harus menjadi prioritas teratas semua orang, di mana pun kita berada.”

Upaya Kolektif

Ancaman perubahan iklim yang dapat berdampak pada semua masyarakat dunia, terutama dapat dirasakan paling berat oleh mereka yang paling rentan.

Berbagai komitmen bersama para pemimpin bangsa-bangsa terkait pembangunan yang berkelanjutan serta seruan pemulihan hijau pasca pandemi telah ditegaskan dalam berbagai kesempatan, di tengah perjuangan melawan penyebaran virus corona.

Salah satunya yakni dalam Konferensi Tingkat Tinggi pemimpin negara-negara yang tergabung dalam kelompok 20 Ekonomi Utama (G20), di mana perlindungan planet dan sumber daya alam bersama menjadi salah satu tema utama dalam deklarasi yang dihasilkan.

Mencegah degradasi lingkungan, pelestarian dan penggunaan berkelanjutan serta pemulihan keanekaragaman hayati, mempromosikan udara dan air bersih, menanggapi bencana alam dan cuaca ekstrem serta mengatasi perubahan iklim disebut menjadi salah satu tantangan paling mendesak di zaman ini.

Oleh karena itu, para pemimpin G20 berjanji untuk melindungi planet dan membangun masa depan yang lebih ramah lingkungan dalam upaya pemulihan serta pasca pemulihan dari pandemi COVID-19.

Selain itu, pelestarian wilayah laut juga menjadi salah satu fokus dari pembangunan berkelanjutan dalam deklarasi yang didukung oleh Indonesia, Italia, Afrika Selatan, Amerika Serikat, Arab Saudi, Argentina, Australia, Brazil, Inggris, China, India, Jepang, Kanada, Jerman, Korea Selatan, Meksiko, Prancis, Rusia, Turki, dan Uni Eropa sebagai anggota G20.

Menyusul deklarasi G20 itu, baru-baru ini, Indonesia menjadi bagian dari Panel Tingkat Tinggi untuk Ekonomi Laut Berkelanjutan (Ocean Panel), bersama 13 negara lainnya, dan menyatakan komitmen terhadap pengelolaan laut yang sepenuhnya berkelanjutan.

Para pemimpin dari Indonesia, Australia, Kanada, Chili, Fiji, Ghana, Jamaika, Jepang, Kenya, Meksiko, Namibia, Norwegia, Palau, dan Portugal berjanji untuk mencapai pengelolaan berkelanjutan atas hampir 30 juta km persegi perairan nasional mereka sebelum tahun 2025.

“Indonesia percaya dengan pengelolaan laut yang berkelanjutan. Sumber daya maritim melimpah yang kita miliki akan dapat mendukung pemulihan ekonomi dari dampak pandemi COVID-19 dan menjadi landasan untuk pembangunan yang lebih berkelanjutan di masa depan,” kata Presiden Joko Widodo.


Untuk generasi masa depan

Pemulihan pasca pandemi yang berjalan paralel dengan aksi iklim merupakan tanggung jawab para generasi hari ini, untuk dunia yang nantinya akan diwarisi oleh generasi masa depan sebagai penerus. “Triliunan dolar yang dibutuhkan untuk pemulihan COVID adalah uang yang kita pinjam dari generasi mendatang. Setiap sen terakhir,” kata Sekjen PBB Antonio Guterres.

“Kita tidak dapat menggunakan sumber daya tersebut untuk menetapkan kebijakan yang membebani mereka dengan segunung hutang di planet yang sudah rusak.”

Pernyataan tersebut seolah menjadi respon bagi anak-anak muda di berbagai belahan dunia yang melakukan aksi untuk mendesak tindakan darurat guna menghentikan bencana perubahan iklim, meski terkendala pandemi.

Keterbatasan pergerakan manusia tak menyurutkan semangat generasi muda dunia untuk bergerak secara daring di bawah inisiatif #FridaysForFuture aktivis iklim asal Swedia, Greta Thunberg, pada akhir bulan September lalu, tak terkecuali di Indonesia.

Diskusi-diskusi terkait iklim semakin menjaring partisipasi anak muda, yang menjadi ujung tombak pergerakan untuk masa depan yang lebih baik.

Momentum pemulihan dari pandemi dan dimulainya lembaran tahun yang baru menjadi kesempatan, tak hanya bagi para pejabat negara, namun seluruh lapisan masyarakat untuk bahu-membahu demi bumi yang layak dan sehat untuk generasi masa depan.

Baca juga: Ardern bela target kebijakan iklim Selandia Baru dari ejekan Thunberg

Baca juga: Jelang lima tahun Paris Agreement anak muda tuntut NDC ambisius

Pewarta : Aria Cindyara
Editor: Fardah Assegaf
COPYRIGHT © ANTARA 2021