BPJS Kesehatan sebut persoalan data kepesertaan JKN-KIS sudah tuntas

BPJS Kesehatan sebut persoalan data kepesertaan JKN-KIS sudah tuntas

Kepala Humas BPJS Kesehatan M. Iqbal Anas Ma'ruf. (FOTO ANTARA/HH-Humas BPJS Kesehatan)

Jakarta (ANTARA) - Kepala Humas BPJS Kesehatan M Iqbal Anas Ma’ruf mengatakan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait data kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) sudah tuntas ditindaklanjuti.

“Terkait temuan BPK mengenai data kepesertaan, dapat kami sampaikan bahwa BPJS Kesehatan juga telah diaudit oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang salah satu temuannya juga mengangkat soal data kepesertaan JKN-KIS,” katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu.

Iqbal menjelaskan bahwa BPJS Kesehatan bersama kementerian/lembaga terkait telah melakukan penyelesaian "cleansing" data kepesertaan JKN-KIS sebagai upaya tindak lanjut temuan BPKP tersebut sesuai dengan rekomendasi BPKP.

Terkait masih adanya sisa data bermasalah setelah dilakukan "cleansing" data, ia mengatakan jika sejumlah data tersebut merupakan data kepesertaan JKN-KIS segmen Penerima Bantuan Iuran (PBI) di wilayah Papua dan Papua Barat yang memerlukan perlakuan khusus.

“Per 1 Desember 2020, ada 1.745.638 jiwa peserta JKN-KIS dari segmen PBI APBN dan Pekerja Penerima Upah Badan Usaha (PPU BU) di wilayah Papua dan Papua Barat yang belum dilakukan cleansing data karena membutuhkan treatment khusus, tidak bisa disamakan dengan proses cleansing data peserta JKN-KIS lainnya. Hal ini sudah pernah dibahas bersama kementerian dan DPR,” kata dia.

Ia juga menjelaskan bahwa sesuai dengan hasil rapat koordinasi Eselon I terkait “Tindak Lanjut Hasil Rapat Kerja Gabungan dan Rapat Dengar Pendapat dengan DPR” yang digelar pada 19 Februari 2020 lalu, diputuskan bahwa Data PBI Papua dan Papua Barat yang bermasalah, dianggap sudah selesai.

“Dengan pertimbangan sosial politik dan kondisi geografis Papua dan Papua Barat, maka data bermasalah tersebut dianggap tuntas,” katanya.

Pemeriksaan yang dilakukan BPK tersebut, kata dia, mengacu pada data hasil pemeriksaan per 31 Desember 2019. Padahal, proses cleansing data berjalan dinamis secara bertahap dengan melibatkan koordinasi lintas sektoral dan Pemerintah Daerah, sehingga jumlah data bermasalah pun terus menurun.

“Kami terus berproses melakukan cleansing data sebagai tindak lanjut atas temuan BPKP tahun 2018. Dari 27 juta data bermasalah, sekarang tinggal 1,7 juta data yang tadi saya sebutkan, dan itu pun sudah jelas statusnya tuntas. Tentu kami juga mengucapkan terima kasih atas atensi BPK terhadap BPJS Kesehatan dalam menyelenggarakan Program JKN-KIS. Prinsipnya, dalam mengelola Program JKN-KIS, BPJS Kesehatan selalu mengutamakan akuntabilitas, transparansi, dan kehati-hatian,” demikian M Iqbal Anas Ma’ruf.

Baca juga: BPK: Pemda utang Rp1,2 triliun ke BPJS Kesehatan

Baca juga: Legislator pertanyakan hasil rekomendasi BPKP terhadap BPJS Kesehatan

Baca juga: BPJS konsultasikan verifikasi klaim COVID-19 ke BPKP

Baca juga: Putusan KIP: Ringkasan Hasil Audit BPKP terkait BPJS Kesehatan Terbuka

Pewarta : Indriani
Editor: Andi Jauhary
COPYRIGHT © ANTARA 2020