Wapres nilai mayoritas lulusan studi ekonomi syariah tidak siap pakai

Wapres nilai mayoritas lulusan studi ekonomi syariah tidak siap pakai

Wakil Presiden Ma'ruf Amin memberi sambutan pada FGD “Mendorong Pemulihan Ekonomi Nasional Melalui Sektor Perumahan” yang diselenggarakan secara virtual dari Jakarta, Senin (28/12/2020). (Asdep KIP Setwapres)

Jakarta (ANTARA) - Wakil Presiden Ma’ruf Amin menilai mayoritas lulusan program studi ekonomi syariah di berbagai perguruan tinggi Indonesia tidak siap pakai dalam industri perbankan dan keuangan syariah, sehingga berdampak pada pertumbuhan ekonomi syariah.

"Mereka yang lulus dari pendidikan tinggi dengan program studi ekonomi dan keuangan syariah, kebanyakan tidak siap pakai karena tidak memiliki kompetensi sesuai. Atau dalam bahasa yang lebih populer itu tidak terjadi link and match yang kuat antara perguruan tinggi dan industri," kata Wapres Ma’ruf dalam diskusi daring Sharia Business and Academic Synergy (SBAS), Selasa.

Ma’ruf mengatakan sumber daya manusia (SDM) menjadi kunci penting dalam mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah. Jumlah program studi terkait ekonomi dan keuangan syariah pun sebenarnya cukup banyak, namun hanya sebagian kecil di antaranya yang sudah terakreditasi.

Baca juga: Wapres harap sektor perumahan dorong percepatan PEN
Baca juga: Wapres: Pembangunan rumah berdampak pada kualitas SDM
Baca juga: Wapres: ASN berkualitas kunci keberhasilan reformasi birokrasi


"Dari sekitar 800 program studi ekonomi dan keuangan syariah, baru sebagian kecil program studi yang terakreditasi dan banyak yang sama sekali belum terakreditasi," tambahnya.

Menurut data Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) tahun 2018, hanya 10 prodi ekonomi syariah yang telah mendapat Akreditasi A, sementara 99 prodi serupa di perguruan tinggi lain terakreditasi B dan 98 lagi terakreditasi C. Selain itu, Wapres juga menyayangkan jumlah lembaga sertifikasi dan tenaga ahli ekonomi syariah yang masih sangat sedikit di Indonesia.

"Jumlah lulusan tenaga ahli yang tersertifikasi baru sebanyak 231 orang berdasarkan data dari Lembaga Sertifikasi Profesi Keuangan Syariah tahun 2018," tukasnya.

Sementara itu, dari segi proporsi lulusan program ekonomi dan keuangan syariah, baru sekitar 10 persen lulusan prodi ekonomi syariah yang bekerja sesuai dengan pendidikannya.

"Sisanya adalah SDM dengan pendidikan ekonomi konvensional yang menerima pelatihan terkait perbankan syariah," katanya.

Oleh karena itu, Wapres berharap Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI) Indonesia dapat mencari solusi untuk mengakomodasi para lulusan prodi ekonomi dan keuangan syairah tersebut agar dapat berkualitas dan mendorong keberlangsungan industri syariah.

"Saya harapkan agar IAEI melalui forum ini dapat membantu mendiskusikan dan memberikan rekomendasi sesuai dengan kebutuhan dalam mendukung pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Tanah Air," ujarnya.

Pewarta : Fransiska Ninditya
Editor: M Arief Iskandar
COPYRIGHT © ANTARA 2020