Disiplin kendalikan pandemi, kunci China pulihkan ekonomi

Disiplin kendalikan pandemi, kunci China pulihkan ekonomi

Pengunjung Museum Anti-COVID-19 di Wuhan, Provinsi Hubei, Sabtu (21/11), melihat patung-patung petugas kesehatan dari berbagai provinsi di China yang dikerahkan untuk membantu penanganan medis saat pandemi mulai melanda pada akhir Desember 2019 hingga Januari 2020. Sejak dibuka pada 15 Oktober 2020, museum tersebut dikunjungi lebih dari 3.000 orang per hari. ANTARA FOTO/M. Irfan Ilmie/aa.

Beijing (ANTARA) - Semua mencatat China sebagai negara pertama yang dilanda wabah virus corona jenis baru yang belakangan dikenal dengan COVID-19.

Sebagai negara pertama yang dilanda pandemi, maka sektor ekonomi China juga yang terkena dampak parah.

China dengan pertumbuhan ekonominya yang selalu tertinggi di dunia sudah barang tentu pada awal 2020 harus menerima kenyataan itu.

Bayangkan saja, China yang pertumbuhan ekonominya pada tahun 2019 mencapai 6,1 persen atau sedikit turun dibandingkan tahun 2018 yang mencapai 6,6 persen terpaksa harus menerima kenyataan minus 6 persen pada kuartal pertama tahun 2020.

Jatuhnya ribuan korban jiwa pada awal-awal COVID-19 menyerang hingga diterapkannya penutupan total akses wilayah atau lockdown di Wuhan pada 23 Januari 2020 menjadi pil pahit yang harus ditelah China.

Semua aktivitas industri terhenti sehingga motor penggerak perekonomian di negara berpenduduk terbesar di dunia itu mandek total.

Tata kelola pemerintahan daerah, khususnya Wuhan dan sekitarnya yang menjadi episentrum COVID-19, dibenahi. Para pejabat di semua tingkatan, terutama di daerah, diganti dan dimutasi untuk memuluskan kampanye anti-COVID-19 yang dicanangkan Presiden China Xi Jinping pada 20 Januari 2020.

Inovasi teknologi di bidang kesehatan, mulai penyediaan reagen dan obat-obatan hingga pengembangan vaksin, digencarkan sebagai elemen terpenting dalam menjamin pemulihan perekonomian kelak.

Saat tulisan ini dibuat, vaksin COVID-19 di China sedang dalam uji coba klinis tahap ketiga. Walau begitu, hasilnya relatif menjanjikan.

Namun, yang lebih penting daripada sekadar ketersediaan vaksin adalah kebijakan pengendalian dan pencegahan pandemi yang ketat.

Bicara soal kebijakan ketat, China memang jagonya mengingat negara berpenduduk 1,4 miliar jiwa itu memiliki sistem pemerintahan dengan komando jelas. Bawahan salah menerjemahkan perintah atasan, langsung dipecat.

Tidak ada kata negosiasi, apalagi toleransi demi sebuah solusi sehingga rakyatnya pun merasa terlindungi.

Sampai tulisan ini diturunkan kasus COVID-19 di China tercatat 86.899 positif, 81.950 sembuh, dan 4.634 kematian.

Setelah dalam rentang empat bulan pertama 2020 selalu menduduki peringkat pertama kasus COVID-19, kini China bertengger di urutan ke-80 dunia dengan penambahan kasus harian rata-rata satu digit atau setidak-tidaknya belasan.

Lebih Cepat

Sejak Oktober, China sudah tidak lagi dihantui oleh wabah seperti saat bulan Januari.

Masyarakat beraktivitas seperti biasa. Moda transportasi umum, baik darat, udara, maupun laut, dipadati penumpang tanpa ada aturan jaga jarak, namun kewajiban memakai masker bersifat mutlak.

Warung makan di gang-gang sempit, restoran, pasar, mal, taman terbuka, hotel, objek wisata, dan area publik lainnya bisa diakses tanpa batas selama pengunjung bisa menunjukkan health kit yang bisa dipindai melalui aplikasi di platform WeChat atau Alipay.

Hanya pos-pos yang menjadi pintu masuk dari luar negeri atau luar wilayah daratan China yang pengamanannya berlapis-lapis juga kewajiban karantina selama 14 hari dan tes usap.

Pengetatan perbatasan itu secara tidak langsung menjadi "imun" tersendiri bagi masyarakat China. Oleh karenanya tidaklah mengherankan kalau mereka saat ini bebas bergerak ke mana pun selama wilayahnya tidak ditemukan kasus baru.

Kalau ada temuan kasus, maka lockdown diterapkan secara parsial dan tes usap dilakukan secara massal.

Aktivitas masyarakat yang nyaris tanpa batas itulah yang menggerakkan roda perekonomian nasional.

Tidak mengherankan kalau Bank Dunia menganggap perekonomian China pulih lebih cepat daripada perkiraan.

Laporan Bank Dunia yang dipublikasikan baru-baru ini mengaitkan peningkatan pertumbuhan dengan strategi pengendalian pandemi yang efektif di China didukung oleh kebijakan yang kuat dan ekspor yang tangguh.

Produk Domestik Bruto China tahun 2020 tumbuh 2 persen dan bergerak menuju 7,9 persen pada 2021.

Bank Dunia layak mengapresiasi China dalam laporannya itu karena meskipun hanya 2 persen, yang perlu dicatat adalah pertumbuhan itu berawal dari minus 6 persen.

Namun China masih menghadapi situasi di lingkungan eksternal yang sedang menghadapi tantangan berupa ketidakpastian.

Bank Dunia dalam laporannya itu menyarankan bahwa dalam menghadapi ketidakpastian jangka pendek semua pihak harus mengadopsi kerangka kebijakan yang disesuaikan dengan kecepatan pemulihan, baik di China maupun di negara lain di dunia.

"Kebijakan prematur dan pengetatan yang berlebihan justru bisa menggagalkan pemulihan," demikian laporan Bank Dunia.

Menurut Bank Dunia, dengan kebijakan moneter yang fleksibel dan mendukung, China dapat menggunakan ruang fiskalnya untuk menghindari risiko penurunan pertumbuhan dan memastikan berlangsungnya permintaan dan pasokan.

Meskipun sempat terkuras 8,78 miliar dolar AS pada awal masa pandemi, cadangan devisa China yang mencapai 3,16 triliun dolar AS pada Agustus 2020, cukup menjanjikan bagi fundamental ekonomi negara itu.

Sebagai negara yang lebih dulu pulih, China sangat strategis bagi negara-negara ASEAN, dalam meningkatkan kerja sama ekonomi.
Apalagi sejak semester pertama tahun 2020, ASEAN telah mampu menggeser posisi Amerika Serikat dan Uni Eropa sebagai mitra dagang terbesar China.

Indonesia juga telah memanfaatkan momentum kebangkitan kembali perekonomian China itu.

Menjelang tutup tahun 2020, tiga perusahaan asal China, yakni Beijing Huayu Import-Export Co Ltd, Hebei Jinyezi Pharmaceutical Co Ltd, dan Prestige International Trading Company Ltd menandatangani surat minat beli (LoI of Purchase) komoditas perdagangan dari Indonesia senilai 505 juta dolar AS atau setara dengan Rp7,1 triliun.

"Untuk tahun depan, kita sudah identifikasi beberapa bidang yang perlu dikerjasamakan lebih dalam dengan China, terutama industri medis dan ekonomi digital," kata Duta Besar RI untuk China Djauhari Oratmangun di Beijing kepada ANTARA, Selasa (22/12/2020).

Baca juga: China akan berhentikan sementara penerbangan tujuan Inggris

Baca juga: RUU Pemborosan Makanan di China berlakukan denda Rp21 juta

Baca juga: Beijing perpanjang masa karantina pendatang menjadi 21 hari
Pewarta : M. Irfan Ilmie
Editor: Gusti Nur Cahya Aryani
COPYRIGHT © ANTARA 2020