Khofifah tunjuk Whisnu Sakti Buana Plt Wali Kota Surabaya

Khofifah tunjuk Whisnu Sakti Buana Plt Wali Kota Surabaya

Wakil Ketua DPD PDIP Jatim Whisnu Sakti Buana (kanan) dan Cawali Surabaya Eri Cahyadi di sela-sela acara Rapat Konsolidasi Pemenangan Pilkada Surabaya untuk Eri-Armuji di Grand Mercure, Kota Surabaya, Minggu (15/11/2020). ANTARA/HO-Media Center Eri-Armuji/aa.

Surabaya (ANTARA) - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menunjuk Whisnu Sakti Buana sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Surabaya menggantikan Tri Rismaharini yang telah diangkat sebagai Menteri Sosial RI.

"Sudah ada perintah resmi dari Menteri Dalam Negeri sehingga per hari ini Pak Whisnu Sakti Buana menjabat Plt Wali Kota Surabaya," ujar Khofifah di Surabaya, Kamis.

Penunjukan WS, sapaan akrab Whisnu Sakti Buana, dilakukan usai Gubernur Khofifah menerima radiogram dari Kementerian Dalam Negeri nomor 131.35/7002/OTDA.

Selanjutnya, Gubernur menerbitkan Surat Perintah bernomor 131/1143/011.2/2020 tertanggal 23 Desember 2020 yang telah dikirimkan kepada Sekretariat Daerah Kota Surabaya pada hari ini.

Dalam surat dari Kementerian Dalam Negeri, kata Khofifah, terdapat ada dua perintah yang dialamatkan kepada Gubernur.

Baca juga: Khofifah berikan ucapan selamat kepada Tri Risma

Baca juga: Pandangan mantan Hakim MK soal menteri rangkap jabatan kepala daerah

Perintah pertama, menunjuk Whisnu Sakti Buana sebagai pelaksana tugas wali kota, kemudian kedua meminta DPRD Surabaya segera menyelenggarakan rapat paripurna tentang usul pemberhentian wali kota dan usulan mengangkat wakil wali kota sebagai wali kota.

Pada radiogram dari Kemendagri, lanjut Khofifah, merujuk pada Pasal 78 ayat 2 huruf (g) yang menyebutkan bahwa kepala daerah diberhentikan karena diberi tugas dalam jabatan tertentu oleh Presiden yang dilarang dirangkap oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Maka dari itu, Bu Risma yang kini menjabat Menteri Sosial secara otomatis berhenti dari posisi sebelumnya sebagai wali kota," ucap Khofifah.

Selain itu, orang nomor satu di Pemprov Jatim tersebut juga menerangkan bahwa dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, Pasal 23 huruf a disebutkan menteri dilarang merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya.

Sesuai periode kepemimpinan, masa jabatan Whisnu Sakti Buana memimpin Kota Pahlawan akan berakhir pada 17 Februari 2021.

Baca juga: Mensos Risma terapkan pola-pola pemberdayaan pada masyarakat

Baca juga: Menko PMK: Tri Rismaharini kuasai bidang sosial

Pewarta : Fiqih Arfani
Editor: Chandra Hamdani Noor
COPYRIGHT © ANTARA 2020