Seluruh instrumen kebijakan kami berikan untuk mendukung pemulihan ekonomiJakarta (ANTARA) - Bank Indonesia (BI) menyiapkan jurus yang akan ditempuh untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional (PEN) 2021 melalui lima kebijakan moneter bersinergi dengan pemerintah dan otoritas terkait.
“Seluruh instrumen kebijakan kami berikan untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional dengan menjaga stabilitas makro ekonomi dan sistem keuangan,” kata Gubernur BI Perry Warjiyo dalam Outlook Perekonomian Indonesia 2021 di Jakarta, Selasa.
Gubernur BI merinci lima kebijakan itu yakni melanjutkan stimulus moneter dengan terus menempuh kebijakan suku bunga rendah dan likuiditas longgar.
Kebijakan itu, lanjut dia, akan dilakukan sampai ada tanda tekanan inflasi meningkat.
Sebelumnya, bank sentral ini sudah menurunkan suku bunga acuan mencapai 3,75 persen yang dinilai terendah sepanjang sejarah.
BI juga sudah melonggarkan likuiditas melalui injeksi likuiditas ke perbankan mencapai Rp649,9 triliun atau 4,49 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).
Likuiditas yang longgar itu diharapkan mendukung pemulihan ekonomi dengan tetap menjaga stabilitas nilai rupiah yang berpotensi menguat karena masih under value serta defisit transaksi berjalan dan inflasi rendah, imbal hasil menarik dan premi risiko membaik.
Kebijakan kedua, lanjut dia, kebijakan makroprudensial akomodatif untuk mendukung kredit dan pembiayaan yakni terkait pembiayaan ekonomi seperti sebelumnya BI melonggarkan uang muka kredit.
Kebijakan ketiga yakni berpartisipasi dalam pembiayaan APBN 2021 melalui pembelian surat berharga negara (SBN) sesuai mekanisme pasar yang masih berlangsung 2021-2022.
“Dalam hal pasar tidak bisa menyerap, BI akan standby untuk membeli SBN dari pasar perdana,” katanya.
Jurus keempat, kata dia, yakni dengan mendukung pembiayaan pembangunan dari sektor keuangan agar pembiayaan jangka panjang diperluas dan BI mendukung melalui cetak biru pengembangan pasar uang.
Dukungan kebijakan kelima yakni mendukung ekonomi keuangan digital termasuk untuk UMKM dan ritel melalui digitalisasi sistem pembayaran.
Tahun ini, sebanyak 5,2 juta UMKM sudah terdaftar nasional dan ditargetkan sebanyak 12 juta UMKM bisa tersambung dengan platform digital serta BI sedang membangun transaksi ritel UMKM secara digital yakni BI fast.
“Kami juga dalam proses menyambungkan berbagai layanan sistem pembayaran dari digital banking dan fintech melalui interlink antara kedua layanan sehingga konsumen bisa memilih paling kompetitif,” katanya.
Baca juga: Menkeu: Belanja pemerintah 2021 fokus pulihkan ekonomi dan masyarakat
Baca juga: Jokowi beberkan faktor-faktor pendorong pemulihan ekonomi di 2021
Baca juga: Gubernur BI paparkan strategi agar ekonomi RI lebih mantap pada 2021
Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2020
