Menkopolhukam bersyukur partisipasi pilkada meningkat di masa pandemi

Menkopolhukam bersyukur partisipasi pilkada meningkat di masa pandemi

Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md (kanan), Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian (tengah), dan Ketua KPU RI Arief Budiman (kiri) dalam konferensi pers usai Rapat Refleksi dan Proyeksi Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020 yang digelar di Amarta Ballroom Hotel Melia Purosani Yogyakarta, Senin (14/12/2020). (ANTARA/ HO-Puspen Kemendagri)

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD bersyukur melihat peningkatan partisipasi masyarakat mengikuti tahapan pemungutan suara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 di masa pandemi COVID-19.

"Alhamdulillah, dulu partisipasi Pilkada Serentak 2015 itu adalah 69 persen, 69,02 persen, dikatakan kalau ada pilkada ini akan turun menjadi 50 paling banyak 55 persen, sekarang naik menjadi 75,83 persen. Jauh lebih tinggi dari pemilu yang tertinggi di Amerika, sebanyak 69 persen. Kita sekarang melampaui menjadi 75,83 persen. Hampir 7 persen naiknya," kata Mahfud dalam konferensi pers usai Rapat Refleksi dan Proyeksi Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020 yang digelar di Amarta Ballroom Hotel Melia Purosani Yogyakarta, Senin.

Mahfud juga bersyukur penyelenggara pemilihan umum berhasil mengatasi kekhawatiran dan kecemasan elemen masyarakat terhadap terjadinya klaster baru COVID-19, sebelum pilkada serentak itu dilaksanakan, sehingga mereka mengusulkan agar pemerintah menunda pilkada.

Baca juga: Akademisi: Pilkada 2020 berjalan efektif dan transparan

"Banyak sekali usul kepada pemerintah agar pilkada ditunda, sampai kapan? tidak tahu, pokoknya ditunda, karena apa? karena kalau pilkada diadakan pertama katanya akan menjadi klaster COVID-19," kata Mahfud.

Menurut Mahfud, ada yang menghitung jika pilkada tidak ditunda, akan ada penularan sampai akhir pemilihan sebanyak 3 juta. Atau setidaknya 200 ribu orang terinfeksi kalau pilkada tidak ditunda.

Hitung-hitungan "di atas kertas" waktu itu membuat pemerintah memikirkan dua pilihan, apakah menyelamatkan rakyat atau menggelar pilkada.

"Tapi karena itu kami berpikir terus kalau tidak ada pilkada, kapan menunggu sampai kapan itu tidak ada, kapan selesainya (virus) corona? Kami laksanakan saja dengan Bismillah. Tapi semua saran kami tampung, kami siapkan protokol kesehatan," ujar dia.

Meski begitu, Mahfud berterima kasih atas semua peringatan dari banyak pihak, karena peringatan dari elemen masyarakat itu menunjukkan kecintaan mereka yang sangat besar kepada bangsa dan rakyat, sehingga mereka mengingatkan pemerintah agar waspada.

Baca juga: Peneliti: Pemungutan suara Pilkada Serentak 2020 tercatat taat prokes

"Berdasar itu, kami (pemerintah) mengatur protokol kesehatan dengan baik. Dan tingkat partisipasi ini, alhamdulillah, dan tahapan masih akan terus berlangsung, saya atau kami tadi bersepakat agar KPU, Bawaslu, Forkopimda terus bekerja agar tetap tertib sampai penghitungan selesai, sampai kalau perlu nanti kalau ada yang mau ke Mahkamah Konstitusi dipersilakan ke Mahkamah Konstitusi " ujar Menkopolhukam.

Mahfud berterima kasih kepada seluruh lembaga swadaya masyarakat serta elemen masyarakat sipil yang secara objektif mengkritisi jalannya tahapan pilkada itu, juga kepada Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan organisasi kemasyarakatan lainnya.

"Syukur ini sungguh-sungguh kami panjatkan sebagai syukur yang sesungguhnya karena menurut agama 'Lain syakartum la azidannakum wala in kafartum inna adzabi lasyadid'. Kalau kamu bersyukur akan Ku tambah nikmat Ku (kata Allah), tapi kalau kamu tidak bersyukur, ingkar maka akan Ku beri azab yang sungguh-sungguh. Mari kita bersyukur," katanya.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, mengatakan peningkatan partisipasi masyarakat dalam Pilkada Serentak 2020 adalah buah dari hasil kerja sinergi dan koordinasi yang baik antara semua unsur, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.

Mendagri juga berterima kasih kepada seluruh masyarakat, terutama yang menggunakan hak pilihnya.

Baca juga: KPK harap kepala daerah terpilih tak manfaatkan jabatan untuk korupsi

Ia pun berdoa agar siapapun yang terpilih pada pilkada dengan tingkat partisipasi yang tinggi ini mampu mengemban amanat dari daerah masing-masing dengan sebaik-baiknya, terlebih dengan adanya legitimasi dan dorongan-dorongan yang kuat dari rakyat.

"Terutama dalam waktu yang singkat ini adalah menghadapi pandemi dan dampak sosial serta ekonomi untuk pemulihan ekonomi," katanya.
Pewarta : Abdu Faisal
Editor: Bambang Sutopo Hadi
COPYRIGHT © ANTARA 2020