Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua MPR RI Jazilul Fawaid mengimbau kepada para pasangan calon yang ikut kontestasi Pilkada 2020, tim sukses, dan para pendukungnya tidak melakukan politik uang dalam upaya memenangkan pemilihan.

Menurut dia, H-1 menjelang pencoblosan, biasanya sering terjadi praktik-praktik kecurangan seperti politik uang. Untuk itu ia meminta masyarakat, timses dan para paslon tidak menggunakan cara-cara kotor dalam proses pemilihan pemimpin.

"Ini sudah diindikasikan beberapa menggunakan politik uang, kami berharap semuanya khususnya kepada penyelenggara yang menemukan politik uang agar tidak diberikan toleransi karena itu merusak demokrasi," kata Jazilul di Jakarta, Selasa.

Dia berharap masyarakat memilih dengan hati nuraninya karena kalau memilih pemimpin dengan pola transaksi politik uang, maka meskipun secara prosedur terpilih seorang pemimpin namun akan cacat secara etika.

Baca juga: KPU Sleman distribusikan logistik Pilkada dengan prokes ketat
Baca juga: Personel Kodam XVII/Cenderawasih disiapkan bantu pengamanan pilkada
Baca juga: Penggerak Millenial Indonesia siap kawal pilkada damai dan aman


Jazilul mengatakan, sehari jelang pencoblosan Pilkada 2020, para penyelenggara pemilu harus memastikan semua berjalan baik, mulai dari alat pencoblosan hingga kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM) di Tempat Pemungutan Suara (TPS).

"Kepada para penyelenggara pemilu agar memastikan semua alat coblosan, panitianya siap untuk melaksanakan karena waktunya tinggal satu hari. Waspadai juga hoaks yang provokatif yang bisa memicu masalah di pilkada," ujarnya.

Jazilul yang biasa disapa Gus Jazil itu juga berpesan di tengah kondisi pandemi COVID-19, para penyelenggara pemilu melakukan tugasnya dengan adil, jujur, dan profesional.

Dia mengatakan, tidak menutup kemungkinan para timses paslon akan merayu penyelenggara pemilu untuk bertindak di luar aturan sehingga sikap profesional, adil, dan jujur diperlukan dalam menjalankan tugas kepemiluan.

"Saya berharap penyelenggara agar bertindak profesional karena tidak menutup kemungkinan timses juga merayu penyelenggara untuk bertindak di luar aturan," katanya.

Wakil Ketua Umum DPP PKB itu juga berpesan jangan sampai TPS yang digunakan dalam Pilkada 2020 menjadi tempat penyebaran COVID-19 sehingga semua pihak harus mematuhi protokol kesehatan.

​​​​​​​Menurut dia, KPU sudah membuat petunjuk teknis saat pelaksanaan pemungutan suara dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat sehingga semua pihak harus mematuhinya.

Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: M Arief Iskandar
Copyright © ANTARA 2020