AS kembali batasi pemberian visa untuk anggota Partai Komunis China

AS kembali batasi pemberian visa untuk anggota Partai Komunis China

Dokumentasi: Bendera China dan AS berkibar di dekat The Bund, sebelum delegasi perdagangan AS bertemu mitra China mereka untuk melakukan pembicaraan di Shanghai, China (30/7/2019). ANTARA/REUTERS/Aly Song/aa.

Bangalore (ANTARA) - Pemerintah Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Presiden Donald Trump kembali membatasi masa berlaku dan penerbitan visa untuk sejumlah anggota Partai Komunis China beserta keluarganya, demikian isi berita New York Times (NYT), Kamis.

Menurut China, keputusan itu merupakan bentuk penindasan politik yang ditujukan terhadap warganya.

Berdasarkan aturan baru itu, yang berlaku mulai Rabu (2/12), sejumlah anggota partai dan keluarganya hanya dapat mengajukan visa sekali masuk ke AS dan waktu visa hanya berlaku sampai satu bulan, kata beberapa narasumber sebagaimana dikutip dari NYT.

Selanjutnya, pedoman visa AS yang baru itu memungkinkan pejabat bidang terkait menentukan status dan keterkaitan seseorang terhadap partai tertentu berdasarkan dokumen pengajuan dan hasil wawancara, menurut berita NYT.

Warga China, termasuk anggota Partai Komunis, sebelumnya dapat mengajukan visa kunjungan ke AS untuk waktu lebih dari 10 tahun, kata sumber yang sama.

"Keputusan itu merupakan bentuk lebih lanjut dari penindasan politik terhadap China yang dilakukan oleh sejumlah pihak anti China di AS yang memiliki bias ideologi dan masih menyimpan mentalitas perang dingin," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Hua Chunying, saat jumpa pers, Kamis.

Baca juga: China: AS bertingkah sebagai korban

Baca juga: China peringatkan negara Asia untuk waspada terhadap strategi AS


Sementara itu, juru bicara Departemen Luar Negeri AS, sebagaimana dikutip NYT, mengatakan keputusan itu merupakan bagian dari upaya melindungi AS dari "pengaruh jahat" Partai Komunis China. Departemen Luar Negeri AS masih belum menanggapi permintaan komentar dari Reuters terkait pertanyaannya itu.

Pemerintahan Trump berusaha mengukuhkan posisi AS yang anti China. Hubungan dua adidaya ekonomi dunia itu terus memburuk sampai ke titik terendah dalam puluhan tahun terakhir.

Washington mempersoalkan cara Beijing menanggulangi COVID-19, menghadapi demonstrasi di Hong Kong, dan menyelesaikan sengketa di Laut China Selatan. AS juga mengkritik China terkait isu pelanggaran hak asasi manusia di Xinjiang.

AS bulan lalu berencana memasukkan dua perusahaan besar di China, SMIC dan CNOOC dalam daftar hitam. Jika terwujud, dua perusahaan itu akan kesulitan mencari investor dari AS.

Sumber: Reuters

Baca juga: AS susun daftar 89 perusahaan China yang terkait dengan militer

Baca juga: Mantan Menkeu China: Gesekan dagang tetap ada dengan AS di bawah Biden
Pewarta : Genta Tenri Mawangi
Editor: Yuni Arisandy Sinaga
COPYRIGHT © ANTARA 2020