Pemprov NTB tegaskan kesiapan pilkada gunakan protokol kesehatan

Pemprov NTB tegaskan kesiapan pilkada gunakan protokol kesehatan

Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Sitti Rohmi Djalillah. ANTARA/Nur Imansyah.

Mataram (ANTARA) - Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Sitti Rohmi Djalillah menegaskan kesiapan provinsi itu melaksanakan pemilihan kepala daerah di tujuh kabupaten dan kota pada 9 Desember 2020 dengan penerapan protokol kesehatan.

"Penerapan protokol kesehatan sembari meminta penyelenggara dan 'stakeholder' (pemangku kepentingan) lain menjamin demokratisasi dan keselamatan masyarakat," ujarnya saat menerima kunjungan anggota DPD RI di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur NTB di Mataram, Selasa.

Ia mengatakan kondisi pandemi saat ini berbeda dengan beberapa bulan lalu. Meski kasus tetap ada, kesiapan rumah sakit sebagai hilir penanganan makin baik performanya. Begitu pula dengan pengendalian di lapangan, walaupun berat dalam penegakan disiplin protokol kesehatan, setidaknya dengan adanya perda masker ikhtiar bersama TNI/Polri dan elemen masyarakat lain dapat berjalan lebih baik.

Oleh karena itu, dukungan pemerintah provinsi dalam melengkapi perhelatan demokrasi tersebut dengan anggaran dan penerapan protokol kesehatan dalam setiap tahapan dan prosedur pilkada.

"Di awal kita sudah membangun komitmen bersama dengan bakal pasangan calon karena tanpa sinergi semua pihak, mustahil menghadapi virus yang tidak terlihat tapi berdamai dengan pandemi dengan cara disiplin protokol kesehatan," ucap Rohmi.

Pemerintah provinsi setempat, katanya, juga telah menggelontorkan dana hibah Rp1 miliar untuk melengkapi dan membiayai prosedur pelaksanaan pencoblosan mulai dari kesiapan petugas dan logistik pemilu tambahan berupa APD, masker, sarung tangan, maupun tes cepat bagi petugas pemilu.

Baca juga: Pelanggaran netralitas ASN di NTB tertinggi dalam Pilkada 2020

Wakil Ketua DPD RI Mahyudin mengatakan NTB termasuk yang berhasil dalam pengendalian pandemi COVID-19 dengan program-program pencegahannya.

Namun demikian, sebagai amanat undang undang, pengawasan akan terus dilakukan bahkan turun langsung terutama bagi anggota DPD yang dapilnya melaksanakan pilkada serentak.

Ia menegaskan pemerintah daerah menerapkan protokol kesehatan yang ketat untuk menjamin kesehatan dan keselamatan masyarakat. Dukungan anggaran dan distribusi logistik seperti masker, penyanitasi tangan, dan lainnya harus tersedia tepat waktu di TPS.

"Tidak ada cara lain dalam penegakan protokol kesehatan selain penegakan hukum dengan perangkat hukum yang ada kalau ingin selamat dari pandemi," ujar Mahyudin.

Komisioner KPU NTB Zuriati mengatakan anggaran yang sudah ditransfer ke tujuh kabupaten dan kota yang menyelenggarakan pilkada serentak sebesar Rp147,3 miliar telah diterima masing-masing KPU kabupaten dan kota.

Adapun jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 2.180.915 orang yang akan dikawal oleh 54.783 petugas dengan 12 hal baru yang akan diterapkan di TPS dalam pencoblosan di tengah pandemi.

"Yang belum adalah teknis 'rapid test' (tes cepat) bagi 54 ribu petugas itu di kabupaten/kota untuk memastikan kesehatan petugas. Sejak 15 Juni 2020 banyak regulasi yang diubah untuk adaptasi kegiatan dan tahapan pilkada serentak agar sesuai dengan protokol kesehatan," katanya.

Baca juga: Mahyudin mendukung penguatan kelembagaan DPD RI
Baca juga: Pilkada serentak dan sosialisasi protokol kesehatan
Baca juga: Peserta Pilkada Bangka Tengah kampanyekan protokol kesehatan COVID-19

 
Pewarta : Nur Imansyah
Editor: M. Hari Atmoko
COPYRIGHT © ANTARA 2020