Gubernur Sulsel paparkan sisi baik UU Omnibuslaw

Gubernur Sulsel paparkan sisi baik UU Omnibuslaw

Gubernur Sulsel, Prof HM Nurdin Abdullah. ANTARA Foto/Nur Suhra Wardyah

Makassar (ANTARA) - Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel), Prof HM Nurdin Abdullah memaparkan sisi baik dari UU Cipta Karya atau Omnibuslaw bagi para pekerja atau buruh di Kantor Gubernur Sulsel, Senin.

Prof Nurdin menyebutkan pertama untuk usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) akan mendapatkan izin secara gratis. Kedua, pendirian Perseroan Terbatas (PT) tidak diwajibkan lagi untuk menyetor sejumlah uang sebelum diberikan izin.

Ketiga, pendirian koperasi tidak diwajibkan untuk memiliki anggota banyak sebagai syarat untuk diberikan izin membangun koperasi.

"Apa sisi baiknya omnibuslaw ini? UMKM ini kita bisa buat digratiskan izin-izin. Kedua, membangun PT tidak lagi harus wajib menyetor Rp100 juta, membuat koperasi anggotanya juga tidak terlalu banyak," jelasnya.

Begitu juga untuk teman-teman serikat pekerja, lanjut dia, mendapatkan perlindungan secara khusus soal pesangon. Menurut dia, bagi perusahaan yang tidak membayar pesangon pekerja hanya dikenakan sanksi perdata, sementara pada UU Omnibuslaw langsung dikenakan pidana.

"Harus teman-teman serikat tahu, kalau dulu pesangon tidak dibayarkan oleh perusahaan itu adalah undang-undang perdata, tapi dengan undang-undang Omnibuslaw ini, pesangon nggak dibayar maka akan dipidana. Itu kan menguatkan," urainya.

Meskipun pekerja terkena Pemutusan Hak Kerja (PHK) memang ada pengurangan sebelumnya dibayar 32 kali gaji, di Omnibuslaw dikurangi menjadi 25 kali gaji. Pengurangan jumlah pembayaran pesangon ini menurut dia untuk mengurangi beban perusahaan, namun sisa pembayaran yang tidak dibayarkan perusahaan akan ditanggung asuransi.

"Pesangon memang ini juga tentu harus kita pahami, bahwa yang di PHK diberikan 32 kali gaji kemudian turun menjadi 25 kali saja, itu untuk meringankan beban pengusaha," katanya.

"Tetapi sisanya itu kewajiban negara untuk menambahkan lewat asuransi. Jadi ini sebenarnya kita ingin petik lahirnya omnibuslaw ini cipta lapangan kerja memang tentu tidak semuanya bisa diakomodir," sambung Nurdin Abdullah.

Baca juga: Bamsoet: Segera terbitkan PP untuk akhiri polemik UU Cipta Kerja

Baca juga: Ketua DPR hormati masyarakat jika ingin uji materi UU Cipta Kerja

Baca juga: KSPI pertimbangkan opsi "judicial review" UU Cipta Kerja ke MK

Baca juga: Menko Airlangga luruskan soal tenaga kerja dan sertifikat halal
Pewarta : Nur Suhra Wardyah
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2020