PBNU: Cipta Kerja picu kelonggaran syariah sertifikasi halal

PBNU: Cipta Kerja picu kelonggaran syariah sertifikasi halal

Ketua Umum Nahdatul Ulama (PBNU), Said Aqil Siroj. ANTARA FOTO/Reno Esnir/ss/pd/am.

Jakarta (ANTARA) - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama KH Said Aqil Siroj menyoroti kelonggaran sertifikasi halal dari aspek syariah dampak dari pemberlakuan UU Cipta Kerja.

"Negara mengokohkan paradigma bias industri dalam proses sertifikasi halal," kata Said kepada wartawan di Jakarta, Jumat.

Ia mencontohkan UU Cipta Kerja mengabaikan syarat auditor halal harus sarjana syariah. Auditor halal bisa berasal dari sarjana nonsyariah sehingga kekuatan sertifikasi halal secara keagamaan menjadi berkurang.

Ketum PBNU mengatakan semangat UU Cipta Kerja adalah sentralisasi peraturan termasuk masalah sertifikasi halal. Pasal 48 UU Ciptaker mengubah beberapa ketentuan UU 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Pasal tersebut, lanjut dia, mengokohkan pemusatan dan monopoli fatwa halal kepada satu lembaga.

"Sentralisasi dan monopoli fatwa, di tengah antusiasme industri syariah yang tengah tumbuh, dapat menimbulkan kelebihan beban yang mengganggu keberhasilan program sertifikasi," kata dia.

Said mengatakan PBNU memahami upaya negara untuk memenuhi hak dasar warga atas pekerjaan dan penghidupan layak melalui pengesahan UU Ciptaker.

Kendati begitu, kata dia, ada beberapa koreksi sehingga Nahdlatul Ulama siap membersamai pihak-pihak yang akan mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi.

Baca juga: Halal Watch: UU Cipta Kerja berpotensi lemahkan MUI dan Kemenag

Baca juga: Halal Watch khawatir sertifikasi halal berbelit karena UU Cipta Kerja

Baca juga: Biaya sertifikasi halal diminta selaras dengan Cipta Kerja
Pewarta : Anom Prihantoro
Editor: Zita Meirina
COPYRIGHT © ANTARA 2020