WALHI dorong sinkronisasi kebijakan nasional-daerah dukung SDA lokal

WALHI dorong sinkronisasi kebijakan nasional-daerah dukung SDA lokal

Tangkapan layar - Direktur Eksekutif WALHI Nur Hidayati dalam diskusi virtual tentang daya saing daerah yang diadakan oleh Katadata di Jakarta pada Kamis (8/10/2020). (ANTARA/Prisca Triferna)

Jakarta (ANTARA) - Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Nur Hidayati mendorong agar kebijakan nasional sinkron dengan daerah untuk mendukung sumber daya alam lokal.

"Kita perlu melihat lagi,kalibrasi ulang bagaimana kebijakan-kebijakan di nasional bisa sinkron dengan kebijakan yang sudah ada daerah," kata Nur Hidayati dalam diskusi virtual tentang daya saing daerah yang diselenggarakan Katadata, dipantau dari Jakarta pada Kamis.

Hal itu penting karena terdapat daerah-daerah di Indonesia yang model ekonominya sangat berbasis kepada sumber daya alam lokal. Perempuan yang akrab disapa Yaya itu memberi beberapa contoh seperti kerajinan dan pariwisata yang memanfaatkan sumber daya alam lokal per wilayah.

Baca juga: Pengamat soroti potensi dominasi perusahaan tambang terhadap SDA

Jika tidak terjadi kesinkronan antara kebijakan nasional dan daerah maka menurutnya dapat berisiko kepada sumber daya alam lokal yang menjadi sumber pendapatan bagi warga sekitar.

Karena itu Yaya mendorong agar pertimbangan di tingkat nasional dapat selaras dengan kebutuhan di daerah karena kebijakan nasional dapat berdampak pada ekonomi lokal yang saat ini sedang dikembangkan.

Yaya mengatakan untuk mewujudkan perkembangan yang berkelanjutan maka diperlukan indikator kemajuan yang tidak hanya diukur oleh daya saing ekonomi. Tapi juga harus mempertimbangkan kualitas hidup, kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat.

Baca juga: Rektor IPB: Pembangunan politik, ekonomi, dan ekologi harus harmonis

Keseimbangan itu diperlukan karena kehancuran ekosistem wilayah akan mempengaruhi model-model usaha dan ekonomi yang sudah dibangun oleh masyarakat dan komunitas lokal.

"Kita perlu melakukan demokratisasi di dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup kita," ujar Yaya, karena menurutnya masih terjadi ketimpangan struktur penguasaan sumber daya alam yang besar.

Baca juga: Guru Besar IPB: Dampak korupsi sumber daya alam "beyond" ekonomi
Baca juga: Konflik sumber daya alam di Riau naik 37 persen pada 2019
Pewarta : Prisca Triferna Violleta
Editor: Budhi Santoso
COPYRIGHT © ANTARA 2020