Dwi Listyawardani atau yang akrab disapa Dani dalam webinar tentang kependudukan yang digelar di Jakarta, Selasa, menerangkan hak-hak dasar pekerja migran Indonesia di luar negeri juga perlu diperhatikan karena dinilai masih memprihatinkan.
"Pemerintah perlu memberikan perhatian terhadap pekerja migran karena hak-hak dasar mereka dan keluarganya amat memprihatinkan," kata Dani.
Baca juga: BKKBN: Pembangunan SDM perlu diintegrasikan dengan kependudukan
Dani menyatakan dirinya melihat sendiri pelayanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan kurang mendapat perhatian. Padahal para pekerja migran yang berjuang menafkahi keluarganya dari negeri lain ini berkontribusi meningkatkan pundi-pundi devisa negara.
“Pertanyaannya ada apa dengan pembangunan ekonomi regional? Utamanya pembangunan pertanian, Deputi Bidang Pengendalian Penduduk Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)” kata Dani.
Menurutnya hingga saat ini sumber nafkah penduduk sebagian besar ditopang oleh sektor pertanian. Namun dari fakta yang ada, Dani menyebut sektor pertanian tidak lagi diminati oleh generasi saat ini. Untuk mendapatkan penghasilan yang layak, generasi muda lebih memilih menjadi pekerja migran yang berpotensi menjadi masalah dari aspek kependudukan.
“Kabupaten Lamongan (Jawa Timur) contohnya. Pimpinan daerahnya tidak masalah terjadi migrasi penduduk di wilayahnya. Tapi dari aspek penduduk, itu masalah. Karena penduduk yang berpindah tetap akan menjadi masalah bagi daerah tersebut nantinya,” kata Dani.
Baca juga: Kepala BKKBN: Kualitas SDM pengaruhi transformasi bonus demografi
Dani mengingatkan bahwa persebaran atau mobilitas penduduk harus dikaitkan dengan kemampuan daya dukung dan daya tampung lingkungan. “Bukan semata karena faktor ekonomi, tapi faktor alam juga harus diperhatikan dengan sebaik-baiknya,” katanya.
Oleh karena itu, Dani mengatakan saat ini BKKBN tengah membuat peta jalan kependudukan untuk mengatasi berbagai masalah kependudukan di Indonesia yang spesifik berbasis kedaerahan. “Kita sedang cari format umum, dan kemudian baru masuk ke daerah,” kata dia.
Baca juga: Satgas COVID-19 gandeng BKKBN sosialisasi kepatuhan protokol kesehatan
Baca juga: BKKBN: Kesadaran masyarakat ikut KB sudah tinggi
Baca juga: BKKBN sarankan pasangan muda tunda kehamilan saat pandemi
Pewarta: Aditya Ramadhan
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2020
