KPK panggil delapan saksi kasus proyek Dinas PUPR Kota Banjar

KPK panggil delapan saksi kasus proyek Dinas PUPR Kota Banjar

Dokumentasi - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masuk ke dalam mobil usai menggeledah kantor Dinas PUPR Kota Banjar di Jawa Barat, Jumat (10/7/2020). Penggeledahan tersebut digelar untuk kasus dugaan tindak pidana korupsi proyek pekerjaan infrastruktur pada Dinas PUPR Kota Banjar tahun anggaran 2012-2017. ANTARA FOTO/Adeng Bustomi/agr/wsj.

Jakarta (ANTARA) - KPK, Selasa, memanggil delapan saksi dalam penyidikan kasus korupsi terkait proyek pekerjaan infrastruktur pada Dinas PUPR Banjar, Jawa Barat, Tahun Anggaran 2012 sampai 2017.

"Hari ini, penyidik KPK memanggil beberapa pihak sebagai saksi dan juga melakukan penyitaan barang bukti dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait proyek pekerjaan infrastruktur pada Dinas PUPR Kota Banjar Tahun Anggaran 2012 sampai 2017," kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri, dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Baca juga: Proyek PUPR, KPK dalami penerimaan uang pejabat Pemkot Banjar

Baca juga: Saksi dikonfirmasi transaksi keuangan kasus proyek PUPR Kota Banjar


Delapan saksi, yakni dua kasir Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (BJB) pada 2013, Rima Rachmitillah dan Maya, Kepala Kantor Kas BJB Cikarang Selatan/Manajer Operasional Bank BJB Cabang Banjar pada 2013, Usep Rohyanadi Syam, Sekretaris Dinas PUPR Banjar, David Abdullah.

Selanjutnya, dua Direktur PT Pribadi Manunggal, masing-masing Erwin Rahdiawan dan Irwan Kurniawan, serta dua wiraswasta, yaitu Rahmat Wardi dan Rudiyatno.

Baca juga: KPK cecar Sekda Kota Banjar terkait dokumen kasus proyek Dinas PUPR

Baca juga: KPK sita sejumlah berkas dari kantor pemerintahan di Kota Banjar


Fikri mengatakan pemeriksaan terhadap delapan saksi itu dilakukan di Aula Kantor Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jawa Barat di Bandung.

Baca juga: Perkara korupsi KPU Banjar dilimpahkan ke Kejaksaan

Terkait kasus di Banjar, KPK saat ini belum dapat menyampaikan secara detil pihak-pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka sebagaimana kebijakan Pimpinan KPK bahwa pengumuman tersangka akan dilakukan saat penangkapan atau penahanan telah dilakukan.

Namun dalam penyidikan kasus tersebut, KPK juga telah memeriksa Wali Kota Banjar, Ade Uu Sukaesih, Rabu (12/8). Saat itu, penyidik KPK mengonfirmasi dia perihal kegiatan usaha yang dikerjakan keluarganya.

Baca juga: KPK lakukan penyidikan korupsi proyek Dinas PUPR Kota Banjar

Baca juga: KPK selenggarakan kegiatan pencegahan korupsi di Kota Banjar
Pewarta : Benardy Ferdiansyah
Editor: Ade P Marboen
COPYRIGHT © ANTARA 2020