Dari jauh-jauh hari penyederhanaan birokrasi itu perlu ditata supaya tidak tumpang-tindih.Jakarta (ANTARA) - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Tjahjo Kumolo mengatakan pemangkasan eselon pegawai negeri sipil telah membuat pemerintah hemat Rp5,3 triliun.
"Dengan menyederhanakan eselon 3, 4, 5 menjadi fungsional, itu ternyata kami dengan Menteri Keuangan menghitung akan ada penambahan Rp5,3 triliun. Jadi, kalau eselon 3, 4, 5 difungsionalkan, itu malah gajinya lebih minim," kata Tjahjo Kumolo di Jakarta, Senin.
Namun, kata Menpan-RB, dari jauh-jauh hari penyederhanaan birokrasi itu perlu ditata supaya tidak tumpang-tindih.
Ia mencontohkan di kepolisian ada jabatan polisi berpangkat ajun komisaris besar polisi (AKBP). Sebetulnya itu pangkat untuk polisi dengan jabatan eselon III.
Baca juga: Wapres: Reformasi birokrasi Polri harus dipercepat agar bebas dari KKN
Ketika jabatannya diubah ke jabatan fungsional, polisi itu malah mendapat jabatan lebih tinggi atau sama dengan polisi berpangkat komisaris besar.
Hal itulah, kata Tjahjo, yang diwanti-wanti sehingga penyederhanaan birokrasi di TNI/Polri menjadi lebih lama dilakukan.
"Memang, dengan perampingan birokrasi itu bisa menghemat pengeluaran negara. Namun, Kemenpan-RB harus menata proses tersebut bersama Kementerian Keuangan agar eselon III, IV, V yang dialihkan ke jabatan fungsional menjadi lebih rapi," kata Tjahjo.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo menghadiri rapat kerja (raker) dengan Komisi II DPR RI di Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta, Senin.
Selain membahas terkait dengan reformasi birokrasi, raker yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI Saan Mustopa itu juga membahas evaluasi pelaksanaan seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) selama pandemi.
Baca juga: Lakukan reformasi birokrasi, Kementerian ESDM diganjar banyak prestasi
Menteri Tjahjo hadir bersama Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana dan Kepala Komisi Aparatur Negara (KASN) Agus Pramusinto. Tjahjo mengatakan bahwa penyelenggaraan seleksi CPNS 2019 dengan memperhatikan protokol kesehatan. Salah satunya dengan meminimalikan mobilisasi antardaerah dan mengurangi pengumpulan massa.
Lebih lanjut, pelaksanaannya dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah No. 11/2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.
Turut hadir dalam rapat kerja tersebut Wakil Kepala BKN Supranawa Yusuf, dan Deputi bidang Sistem Informasi Kepegawaian ASN (Sinka) BKN Suharmen.
Berikutnya, Sekretaris Kementerian PANRB Dwi Wahyu Atmaji, Deputi bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian PANRB Rini Widyantini, Deputi bidang Pelayanan Publik Diah Natalisa, Plt. Deputi bidang Sumber Daya Manusia Aparatur Kementerian PANRB Teguh Widjinarko, serta para pejabat di lingkungan Kementerian PANRB, BKN, dan KASN yang hadir secara virtual.
Pewarta: Abdu Faisal
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2020
