Bangsa Indonesia sedang mengalami krisis kesehatan, krisis ekonomi, dan krisis kepemimpinan nasional.Jakarta (ANTARA) - Partai Keadilan Sejahtera mengumumkan susunan kepengurusan periode 2020—2025 yang memosisikan Ahmad Syaikhu sebagai Presiden PKS menggantikan Mohamad Sohibul Iman.
Sementara itu, Habib Aboe Bakar Alhabsyi ditunjuk sebagai sekertaris jenderal menggantikan Mustafa Kamal.
Dalam Sidang Musyawarah Majelis Syura PKS di Bandung, Senin (5/10), Habib Salim Segaf Aljufrie terpilih lagi sebagai Ketua Majelis Syura (MS) PKS.
Baca juga: Ketua DPP PKS perkirakan pertumbuhan ekonomi 4 persen 2020-2024
"Alhamdulillah, Sidang Musyawarah Majelis Syura berjalan dengan lancar," kata Habib Salim dalam keterangannya di Jakarta.
Para anggota Majelis Syura PKS yang hadir, kata Habib Salim, telah melaksanakan kewajiban syuranya secara baik dan memilih kader-kadernya untuk penugasan menjayakan partai pada 5 tahun ke depan
Hal itu dikemukakan oleh Habib Salim dalam pidato sambutannya sesaat setelah ditetapkan sebagai Ketua MS PKS.
Menurut dia, di internal PKS, semua tugas tidak ada yang berat karena dikerjakan bersama-sama, dipikirkan, dirumuskan, dan disepakati bersama.
"Jadi, saya sebagai ketua tidak terlalu terbebani dengan pekerjaan teknis. Yang berat itu nanti di hadapan Allah, apakah saya amanah atau khianat dalam tugas ini," ujarnya.
Baca juga: FPKS DPR tolak RUU Ciptaker jadi UU
Habib Salim berpesan kepada Ahmad Syaikhu bisa melanjutkan dan meningkatkan capaian prestasi yang telah diwariskan oleh Sohibul Iman.
Dalam sambutannya, Ahmad Syaikhu mengatakan bahwa bangsa Indonesia juga sedang mengalami krisis kesehatan, krisis ekonomi, dan krisis kepemimpinan nasional.
Oleh karena itu, kata dia, masyarakat harus memiliki optimisme dan semangat pantang menyerah melewati ujian yang mahaberat ini.
"Kita semua harus siap menjadi pelopor dalam menyuarakan dan membela kepentingan rakyat," katanya.
Menurut dia, kunci keluar dari krisis adalah semangat kebersamaan dan setia pada cita-cita luhur para pendiri bangsa, konsisten berjuang menegakkan nilai-nilai luhur Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, dan ajaran agama, menjadikan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi, kepentingan kelompok dan golongannya.
Baca juga: Survei: Elektabilitas PDIP-PSI-PKS naik di tengah pandemi Covid-19
Ia menegaskan bahwa sikap politik PKS tetap istikamah bersama rakyat menjadi kekuatan oposisi mengawal dan mengawasi jalannya roda pemerintahan Jokowi-Ma'ruf.
"Meskipun PKS di luar pemerintahan, kami berkomitmen menjadi partai yang siap turun tangan menyelesaikan berbagai permasalahan yang membebani rakyat. PKS akan hadir sebagai bagian dari solusi bukan bagian dari masalah," katanya.
Musyawarah MS PKS diselenggarakan pada tanggal 2—5 Oktober di Bandung dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat, misalnya pada tanggal 2 Oktober semua peserta dilakukan tes usap.
Pada tanggal 3 Oktober, peserta dikarantina di kamar hotel masing-masing sambil menunggu hasil tes usap. Setelah dinyatakan tes usap negatif, baru mereka mengikuti sidang 4—5 Oktober.
Baca juga: Hukum kemarin, politikus PKS dilaporkan polisi hingga maklumat Kapolri
Sidang musyawarah juga memutuskan Mohamad Sohibul Iman, Ahmad Heryawan, dan Suharna Surapranata sebagai wakil ketua majelis syura.
Untung Wahono sebagai sekretaris majelis syura, Suswono sebagai ketua majelis pertimbangan pusat (MPP), Surahman Hidayat sebagai ketua dewan syariah pusat (DSP), Aboe Bakar Al Habsyi sebagai sekretaris jenderal dewan pengurus pusat (DPP), dan Mahfudz Abdurrahman sebagai Bendahara Umum DPP PKS.
Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2020
