Peneliti ingin kebijakan antisipasi stok-harga pangan akhir tahun

Peneliti ingin kebijakan antisipasi stok-harga pangan akhir tahun

Ilustrasi - Bawang putih, salah satu komoditas yang masih memerlukan pasokan dari luar untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. ANTARA/Zabur Karuru

Jakarta (ANTARA) - Kepala Pusat Penelitian Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Felippa Ann Amanta menginginkan  dapat dirumuskan kebijakan yang tepat dalam rangka mengantisipasi stok dan harga pangan menjelang akhir tahun 2020.

"Walaupun harga beras cenderung stabil, antisipasi stok dan harga perlu dilakukan hingga akhir tahun. Belum lagi karena musim tanam kemarau biasanya hanya menghasilkan lebih sedikit," kata Felippa Ann Amanta dalam keterangan tertulis, Kamis.

Menurut Felippa, kebijakan antisipasi itu juga perlu mengingat ada perayaan Natal dan Tahun Baru yang akan datang, sehingga diprediksikan bahwa permintaan beras akan terus meningkat.

Baca juga: Kementan kerja sama dengan TNI AD dalam program lumbung pangan

Ia berpendapat bahwa pergerakan harga sebagai parameter ketersediaan komoditas pangan di pasar perlu terus dipantau untuk menjaga daya beli masyarakat.

Untuk solusi jangka panjang, lanjutnya, koordinasi antarpihak terkait harus dilangsungkan agar fenomena kenaikan ini tidaklah menjadi kejadian yang akan selalu berulang dari tahun ke tahun.

"Kembali lagi ini harus dijadikan pembelajaran bagi pemerintah untuk menghasilkan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat secara langsung tanpa proses yang panjang dan berbelit-belit," ucap Felippa.

Baca juga: BPS: Penurunan harga pangan dan tarif angkutan picu deflasi Agustus

Selain itu, ujar dia, untuk tetap menjaga daya beli masyarakat pada komoditas pangan, ketersediaannya di pasar harus tetap dipastikan supaya harganya tetap stabil.

Sebelumnya, Anggota Komisi VI DPR RI, Amin Ak mengutarakan harapannya agar peta jalan bagi BUMN di klaster pangan bisa segera diselesaikan dalam rangka membenahi serta meningkatkan kinerja perusahaan dari berbagai BUMN sektor pangan.

"Hal ini menjadi penting agar PMN (Penyertaan Modal Negara) yang dikucurkan benar-benar digunakan sebagaimana mestinya dan tepat sasaran," kata Amin.

Menurut politisi Partai Keadilan Sejahtera itu, berdasarkan pengalaman sebelumnya, kucuran PMN ke sejumlah BUMN Pangan tidak memberikan dampak signifikan terhadap perbaikan kinerja perusahaan.

Selain itu, ujar Amin, pembentukan holding BUMN Pangan harus ada keterlibatan rakyat dan petani, guna menjamin kesejahteraan petani sekaligus ketersediaan pangan dengan harga terjangkau.
Pewarta : M Razi Rahman
Editor: Nusarina Yuliastuti
COPYRIGHT © ANTARA 2020