Dirjen KKP: Hapus anggapan urus kredit bagi nelayan adalah hal sukar

Dirjen KKP: Hapus anggapan urus kredit bagi nelayan adalah hal sukar

Ilustrasi - Nelayan tradisional. ANTARA/HO-Dokumentasi KKP

Jakarta (ANTARA) - Plt Dirjen Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Muhammad Zaini menyatakan pihaknya melakukan berbagai cara untuk menghapus stigma atau pendangan bahwa mengurus kredit bagi nelayan adalah hal yang sukar.

"Anggapan mengurus kredit usaha nelayan yang sulit harus dihilangkan dari benak nelayan," kata Muhammad Zaini dalam siaran pers di Jakarta, Rabu.

Menurut dia, pada saat ini aspek permodalan masih menjadi kendala bagi sebagian nelayan. Anggapan proses pengajuannya yang rumit membuat mereka enggan mengajukan kredit ke perbankan.

Hal itu, ujar dia, mengakibatkan nelayan merads lebih mudah untuk meminjam ke rentenir meski berisiko tinggi.

Baca juga: Pemerintah siapkan Rp34 triliun relaksasi kredit bagi petani-nelayan

Berangkat dari hal tersebut, lanjutnya, KKP memberikan sosialisasi fasilitasi permodalan untuk nelayan untuk mendorong pemberdayaan nelayan.

Fasilitasi dengan perbankan ini, ujar dia, terus dilakukan agar usaha perikanan tangkap terus dapat berjalan meski di tengah pandemi.

"Dengan demikian para nelayan dapat terbantu mendapat modal usaha dalam melakukan aktivitas penangkapan ikan. Tidak hanya untuk modal melaut, namun juga untuk melakukan perbaikan dan perawatan kapal perikanan, mesin serta alat penangkapan ikannya," ujar Zaini.

Kegiatan pengembangan usaha dan diversifikasi usaha nelayan ini merupakan salah satu langkah KKP dalam memberdayakan nelayan di tengah pandemi.

Sebagaimana diwartakan, kalangan nelayan tradisional di berbagai daerah dinilai perlu untuk lebih diperkenalkan kepada diversifikasi usaha dalam rangka meningkatkan kinerja sektor kelautan dan perikanan nasional.

Baca juga: BNI dukung KKP sinergikan nelayan dan UMKM dengan platform digital

"Perlu diperluas pengembangan dan diversifikasi usaha nelayan yang usahakan dari program pemerintah," kata Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin.

Menurut dia, sejumlah aspek seperti peralatan, pendampingan manajemen hingga bantuan modal perlu diseriusi dengan ketat, disiplin dan tanpa ada kebocoran.

Hal tersebut, lanjutnya, akan menjadi kunci untuk mewujudkan keberhasilan pembangunan perikanan tangkap dan budidaya.

"Membina Nelayan ini asal ada kemauan, kita akan mampu menjadi produsen pangan yang berasal dari ikan untuk mencukupi kebutuhan dalam negeri bahkan luar negeri," kata Akmal.

Ia berpendapat bahwa Revolusi Biru menjadi harapan ketahanan pangan sebagai alternatif utama dari upaya perwujudan swasembada pangan dari pertanian.

Untuk itu, ujar dia, pihaknya mendorong Pemerintah melalui KKP agar melakukan pembinaan nelayan yang semakin ditingkatkan baik secara jumlah maupun kualitas.
Pewarta : M Razi Rahman
Editor: Budi Suyanto
COPYRIGHT © ANTARA 2020