Meskipun Borobudur telah ditetapkan sebagai salah satu lokasi pembangunan super prioritas pariwisata di Indonesia tetap harus menjaga keseimbangan dan kelestarian alamMagelang, Jateng (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Magelang bersama Badan Pertanahan Nasional melakukan sosialisasi dan koordinasi dalam pembuatan peta tematik pertanahan dan ruang kawasan strategis nasional (KSN) Borobudur, Provinsi Jawa Tengah.
Bupati Magelang Zaenal Arifin di Magelang, Selasa mengatakan untuk mendukung keputusan Presiden Joko Widodo yang telah menetapkan Borobudur sebagai KSN, terutama dalam pembangunan pariwisata berskala super prioritas, maka perlu dilakukan koordinasi lebih lanjut dalam pembuatan peta tematik pertanahan dan tata ruang.
Berkaitan hal tersebut, ia menyampaikan nantinya akan ada empat pintu gerbang yang akan dibangun di KSN Borobudur, yakni di Blondo, Kembanglimus, Palbapang, dan Klangon, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta.
Ia berharap segala pembangunan yang akan dilaksanakan pada KSN Borobudur ini harus segera mendapat kepastian tata ruang, maka koordinasi akan berlangsung selama 24 hari ke depan untuk melakukan pemetaan.
"Saya harapkan kepada para camat, kepala desa, dan kepala organisasi perangkat darah (OPD) terkait bisa memberikan informasi dan dikelola dengan sebaik-baiknya sehingga bisa mendapat kepastian dan pembangunan KSN Borobudur bisa berjalan dengan lancar," katanya saat membuka sosialisasi dan koordinasi pembuatan peta tematik pertanahan dan ruang KSN Borobudur.
Ia berharap meskipun Borobudur telah ditetapkan sebagai salah satu lokasi pembangunan super prioritas pariwisata di Indonesia tetap harus menjaga keseimbangan dan kelestarian alam.
"Tentunya pembangunan tersebut harus tetap memerhatikan lingkungan dan ekosistem yang ada serta tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari," kata Zaenal Arifin.
Pelaksana Tugas Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Magelang Gusmanto mengatakan perlu adanya sinergitas dalam koordinasi pembuatan peta tematik pertanahan dan ruang KSN Borobudur tersebut.
"Kami siap mengawal dalam melaksanakan tercapainya pelaksanaan kegiatan ini," katanya.
Direktur Survei dan Pemetaan Tematik Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Yuli Mardiono mengatakan akan memetakan tanah seluas 12.000 hetare yang mencakup lima Kecamatan dan 40 desa di KSN Borobudur.
"Kita akan melihat secara utuh, terkait dengan penguasaannya, kemanfaatannya, dan penggunaannya sehingga nanti tidak ada yang terlewatkan," katanya.
Ia meminta kepada para kepala desa untuk bisa bekerja sama secara responsif terkait sumber-sumber data dan informasi di desanya masing-masing untuk memperoleh kebijakan secara terukur.
"Kami mohon selama 24 hari ke depan ini rekan-rekan yang ada di desa khususnya yang masuk pada KSN Borobudur dapat memberikan informasi data untuk kegiatan pemetaan ini, agar segala kebijakan yang diambil nanti hasilnya baik," demikian Yuli Mardiono.
Baca juga: Pengelola harapkan kuota pengunjung Candi Borobudur dinaikkan
Baca juga: Kulon Progo petakan lokasi-lokasi penopang KSPN Borobudur
Baca juga: Tour de Borobudur ajang kampanye kesehatan dan adaptasi kebiasaan baru
Baca juga: Menpar tinjau kebun teh penyangga KSPN Borobudur
Pewarta: Heru Suyitno
Editor: Andi Jauhary
Copyright © ANTARA 2020
