Komisi VIII DPR dapat menerima pagu anggaran BNPB 2021
Jakarta (ANTARA) - Ketua Komisi VIII DPR Yandri Susanto mengatakan pagu anggaran Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Tahun 2021 hasil penyesuaian Badan Anggaran DPR tidak ada perubahan dengan pagu yang disampaikan Kepala BNPB Doni Monardo pada rapat kerja dengan Komisi VIII DPR.

"Komisi VIII DPR dapat menerima pagu anggaran BNPB 2021 hasil penyesuaian Badan Anggaran DPR sebesar Rp813.103.749.000," kata Yandri ketika membacakan kesimpulan rapat kerja Komisi VIII DPR dengan Kepala BNPB Doni Monardo yang diliput secara daring melalui TVR Parlemen di Jakarta, Selasa.

Yandri mengatakan Komisi VIII DPR meminta agar BNPB mengoptimalkan realisasi anggaran dana siap pakai, baik untuk bencana alam, penanganan COVID-19, maupun tambahan dana siap pakai untuk Satuan Tugas Penanganan COVID-19, termasuk serapan anggaran 2020.

Komisi VIII DPR juga meminta agar BNPB memperkuat mitigasi bencana untuk penanganan bencana alam seperti banjir, longsor, kebakaran hutan dan lahan, dan lain-lain; serta memberikan perhatian khusus dan menetapkan prosedur standar operasional kepada pasien COVID-19 dengan penyakit penyerta di semua rumah sakit.

"Meningkatkan budaya sadar bencana untuk memperkuat ketahanan masyarakat dalam menghadapi bencana serta menyosialisasikan penggunaan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan untuk menekan angka penyebaran COVID-19," tuturnya.

Komisi VIII DPR juga meminta agar BNPB mengantisipasi gelaran pemilihan kepada daerah serentak yang akan diselenggarakan pada 9 Desember 2020 agar benar-benar dapat dilaksanakan dengan mematuhi protokol kesehatan.

Baca juga: Komisi VIII DPR setuju kenaikan pagu anggaran BNPB

Baca juga: RUU Kebencanaan atur APBN alokasikan anggaran bencana 1 persen


Kepala BNPB Doni Monardo mengatakan pagu anggaran 2021 sebesar Rp813.103.749.000 akan dialokasikan untuk program ketahanan bencana dan program dukungan manajemen.

"Program ketahanan bencana mendapatkan alokasi Rp562.712.672.00, sedangkan untuk program dukungan manajemen dialokasikan Rp250.391.077.000," jelasnya.

Terkait dengan pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak, Doni berharap para calon kepala daerah yang menjadi peserta bisa memberi contoh dan menjadi teladan kepada masyarakat dalam melaksanakan protokol kesehatan.

"Itu yang harus didorong. Kita tidak tahu kapan pandemi ini akan berakhir. Apa benar tahun depan akan berakhir? Siapa yang menjamin dengan ada vaksin pandemi akan berakhir?" katanya. 

 

Pewarta: Dewanto Samodro
Editor: Zita Meirina
Copyright © ANTARA 2020