nyatanya banyak bantuan pemerintah di rumah sakit belum dioperasikan
Kediri (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy memantau pemanfaatan alat tes PCR di rumah sakit wilayah Kediri, sebagai langkah menekan penyebaran COVID-19.

"Kami akan melihat bantuan pemerintah untuk PCR (polymerase chain reaction). Akan kami pastikan sudah digunakan betul atau belum, karena nyatanya banyak bantuan pemerintah di rumah sakit belum dioperasikan," katanya saat kunjungan kerja di Kediri, Jawa Timur, Sabtu.

Belum dioperasikan sejumlah alat bantuan pemerintah, lanjut dia, juga membuat penanganan COVID-19 menjadi tersendat. Padahal, salah satunya kebijakan pemerintah untuk mempercepat distribusi alat kesehatan demi mengatasi COVID-19.

Ia juga menambahkan, pemerintah sudah banyak memberikan bantuan alat-alat kesehatan untuk rumah sakit. Penyebaran juga merata, namun dari laporan tim pemantau dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan ternyata ada beberapa alat bantuan belum dimanfaatkan.

Dirinya mengatakan, dari evaluasi yang telah dilakukan untuk alat PCR karena laboratorium. Tenaga laboratoriumnya belum ada. Selain itu, ada juga yang harus mengikuti pelatihan," kata dia.

Ia menambahkan, untuk instal alatnya PCR juga belum ada dan masih menunggu tenaga ahli. Selain itu, untuk bahan habis, sehingga menjadi kendala. Untuk mengoperasionalkan PCR harus menunggu ekstraksi reagen dan itu telat.

Dirinya juga sudah meminta Kementerian Kesehatan untuk meminta jaminan bahan untuk ekstraksi reagen tersebut, sehingga tidak telat. Hal itu juga sebagai upaya mendukung agar penanganan COVID-19 bisa optimal.

Muhadjir juga menegaskan, adanya masalah tersebut tidak terkait dengan sumber daya manusia (SDM) yang kurang. Sejak awal penanganan COVID-19, sudah dibuat pelatihan untuk melatih mahasiswa strata dua yang mengambil keahlian mikrobiologi, yakni biologi molekuler, memanfaatkan laboratorium untuk bisa digunakan meneliti spesimen penderita COVID-19.

"Terus kami upayakan pengadaan fasilitas, pemanfaatan. Tidak ada satu kabupaten yang tidak punya PCR. Namun, berapa jumlah masing-masing kabupaten melihat akselerasi kasusnya," ujar dia.

Menteri Muhadjir Effendy melakukan kunjungan kerja di Kediri. Selain berkunjung ke gudang Bulog Subdivre Kediri di Desa Paron, Kabupaten Kediri, juga berkunjung ke RSUD Pelem, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, melakukan peninjauan laboratorium PCR.

Di RSUD Kabupaten Kediri memang sudah dibangun laboratorium PCR. Di laboratorium tersebut terdapat dua unit alat PCR bantuan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Kepala RSUD Pelem, Kabupaten Kediri dr Ibnu Gunawan mengatakan pembangunan laboratorium tersebut dilakukan kurang dari satu bulan.

Baca juga: Menko PMK bagi-bagi masker di Lombok Tengah NTB

Baca juga: Menko PMK bahas pengadaan alat tes PCR oleh daerah


"Laboratorium ini telah mengacu standar bio safety level dua. Sehingga bisa dikatakan aman dan siap untuk beroprasi," katanya.

Dr Ibnu menambahkan, masing-masing unit PCR berkapasitas 35 spesimen untuk sekali kerja. Waktu yang dibutuhkan setiap satu kali kerja adalah sekitar dua jam. Sementara untuk tenaga SDM yang disiapkan di tahap awal ini adalah enam orang.

"Untuk tahap awal, kami gunakan 22 spesimen per sekali uji per unit PCR. Secara bertahap nantinya akan ditingkatkan kapasitasnya hingga maksimal penggunaan," ujar dia.

Ibnu berharap, dengan dibangunnya lab PCR tersebut bisa mempercepat proses layanan pengujian swab masyarakat Kabupaten Kediri, sehingga bisa mempersingkat angka perawatan dan mengurangi beban tunggu uji hasil swab yang selama ini harus dilakukan di Surabaya.

Di Kabupaten Kediri, data kasus COVID-19, pada Jumat (18/9) terdapat 658 orang terkonfirmasi positif COVID-19. Dari jumlah itu, 60 orang dirawat, 557 orang sudah dinyatakan sembuh, dan 41 orang telah meninggal dunia. 

Baca juga: Di Kediri, Menko PMK pantau persiapan distribusi bantuan beras warga

Baca juga: Menko PMK tinjau ruang isolasi COVID-19 di RSUP Adam Malik Medan

 

Pewarta: Asmaul Chusna
Editor: Zita Meirina
Copyright © ANTARA 2020