FPKS-FPKB samakan persepsi RUU Perlindungan Tokoh dan Simbol Agama

FPKS-FPKB samakan persepsi RUU Perlindungan Tokoh dan Simbol Agama

Pimpinan Fraksi PKS dan Fraksi PKB DPR RI bertemu membicarakan beberapa RUU yang akan dibahas, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (24/8/2020). (ANTARA/HO)

Jakarta (ANTARA) - Pimpinan Fraksi PKS DPR RI mengunjungi kantor Fraksi PKB DPR RI untuk menyamakan persepsi terkait beberapa rancangan undang-undang (RUU) yang akan dibahas, salah satunya RUU Perlindungan Tokoh dan Simbol Agama.

Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini mengatakan kedatangannya ke kantor Fraksi PKB DPR RI, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin, untuk bersilaturahmi sekaligus juga untuk meminta masukan terkait dengan sejumlah RUU yang diinisiasi Fraksi PKS DPR RI.

"Kedatangan kami yang utama adalah silaturahmi sebagaimana yang sebelumnya dikomunikasikan kepada ketua Fraksi PKB. Dan yang selanjutnya untuk mendapatkan masukan serta membangun kesamaan persepsi dengan Fraksi PKB, terkait dengan RUU yang sedang dibahas di Baleg yakni RUU Perlindungan Ulama yang dirubah menjadi RUU Perlindungan Tokoh dan Simbol Agama," kata Jazuli dalam keterangannya, di Jakarta.

Jazuli mengatakan FPKS meminta Fraksi PKB untuk menyempurnakan draf yang sudah dibuat Fraksi PKS terutama dalam RUU Perlindungan Tokoh dan Simbol Agama yang diinisiasi oleh PKS itu.

Dia menjelaskan permintaan itu, karena diketahuinya bahwa F-PKB termasuk fraksi yang mendukung RUU Tokoh dan Simbol Agama yang digulirkan fraksinya.

"Kami mengetahui Fraksi PKB termasuk yang mendukung RUU Tokoh dan Simbol Agama yang kami gulirkan. RUU ini kalau bisa masuk ke Baleg, karena ini banyak menyangkut ulama, kiai dan tokoh agama yang harus kita lindungi," ujarnya lagi.

Anggota Komisi I DPR RI itu mengatakan selain RUU Perlindungan Tokoh dan Simbol Agama, yang berikutnya terkait dengan RUU Pemilu dan juga RUU Omnibus Law yang saat ini menjadi sorotan publik.

Jazuli menjelaskan terkait RUU Pemilu salah satu yang menjadi fokus Fraksi PKS adalah besaran ambang batas parlemen atau "Parliamentary Threshold" (PT).

"Ada yang mengusulkan 7 persen, namun Fraksi PKS mengusulkan 5 persen. Kami berharap kenaikan dilakukan secara bertahap atau gradual, sehingga penyederhanaan terjadi secara alami, dengan kesadaran, dan tanpa paksaan," katanya.

Selain itu, menurut dia, F-PKS juga menginginkan agar proses demokrasi di Indonesia berjalan kondusif dan tidak konfliktual di masyarakat akibat pemasungan politik yang drastis.

Terkait dengan RUU Omnibus Law, Jazuli menyadari bahwa Fraksi PKB merupakan bagian koalisi pemerintah, jadi sikapnya pasti mendukung.

Namun, menurut dia, Fraksi PKS mengajak agar RUU Omnibus Law yang nantinya dibahas itu tetap dalam koridor konstitusional, mengedepankan kepentingan rakyat kecil dan UMKM, serta menjaga kepentingan dan kedaulatan nasional atas sumber daya dan aset-aset strategis bangsa.

Dalam kunjungan tersebut, Fraksi PKS dipimpin Ketua Fraksi Jazuli Juwaini bersama Sekretaris FPKS Ledia Hanifa Amaliah, anggota Komisi VIII FPKS Bukhori Yusuf, anggota Komisi II FPKS Almuzamil Yusuf dan Mardani Ali Sera serta anggota Komisi III FPKS Nasir Djamil.
Baca juga: Tokoh adat-agama Papua didorong berperan lindungi perempuan-anak

Pewarta : Imam Budilaksono
Editor: Budisantoso Budiman
COPYRIGHT © ANTARA 2020