pembukaan sekolah ini harus berdasarkan kesepakatan bersama warga sekolah
Banjarmasin (ANTARA) - Wacana dibukanya kembali sekolah untuk pembelajaran tatap muka dinilai riskan jika hanya berdasarkan zonasi penyebaran COVID-19 di suatu wilayah, kata
Pakar Pendidikan dari Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Prof H Ahmad Suriansyah, MPd, PhD.

"Zonasi sifatnya fluktuasi alias tidak permanen di masa pandemi sekarang. Kalau di zona hijau atau zona kuning dibuka sekolah hari ini. Terus kemudian beberapa pekan ke depan penambahan kasus positif COVID-19 terjadi, lalu bagaimana kegiatan sekolah apa kembali dikembalikan sistem daring," kata Suriansyah di Banjarmasin, Kamis (13/8).

Lantaran tak ada jaminan atau kepastian kondisi penularan COVID-19 yang terus berubah naik atau turunnya, Suriansyah menyarankan agar pembukaan sekolah benar-benar dipikirkan secara matang.

"Pemerintah jangan gegabah mengambil keputusan. Faktor safety harus jadi pertimbangan utama. Keselamatan peserta didik lebih penting dari proses pendidikannya itu sendiri," jelas Direktur Pascasarjana ULM itu.

Baca juga: KPAI lakukan pengawasan terhadap persiapan sekolah tatap muka
Baca juga: Komisi X DPR apresiasi SKB Empat Menteri longgarkan belajar tatap muka


Misalkan keputusan tatap muka menjadi pilihan, Suriansyah melihat hanya tingkat Sekolah Menengah yang paling memungkinkan bisa diterapkan. Sedangkan tingkat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Sekolah Dasar (SD) sederajat hanya metode guru kunjung, sehingga proses belajar di sekolah tetap ditiadakan.

"Kalau anak kecil tingkat PAUD dan SD belum bisa menerapkan protokol kesehatan. Berbeda dengan siswa SMP dan SMA sederajat sudah mengerti. Namun itupun juga masih sangat riskan dan terkesan dipaksakan," papar profesor Bidang Manajemen Pendidikan lulusan Universiti Utara Malaysia itu.

Sebelum kebijakan membuka sekolah diputuskan, Suriansyah menyarankan agar para wali murid dikumpulkan terlebih dahulu oleh pihak sekolah sehingga seluruh saran dan pendapat dapat ditampung menjadi bahan pertimbangan.

"Jadi pembukaan sekolah ini harus berdasarkan kesepakatan bersama warga sekolah. Bukan hanya dari sisi pemerintah dalam hal ini Dinas Pendidikan, namun juga guru dan orang tua yang tentunya memahami betul kondisi di lingkungan setempat," tandasnya.

Baca juga: Mendikbud: PJJ masih tetap berlangsung meski tatap muka
Baca juga: DIY belum terapkan pembelajaran tatap muka di sekolah


Kemudian Prof Sur sebutan Suriansyah, juga menyarankan ada sistem giliran untuk membagi kehadiran siswa di masing-masing kelas agar menghindari penuhnya ruang kelas atau lingkungan sekolah selama proses pembelajaran berlangsung.

"Kalau metode ini diterapkan, tentu membutuhkan manajemen sekolah yang baik. Karena dibutuhkan sumber daya guru dan lainnya untuk mendukung suksesnya proses pembelajaran yang berbeda dari kebiasaan," timpal pria yang sukses mengantarkan Program Magister Manajemen Pendidikan serta Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini (PG-PAUD) ULM terakreditasi A.

Baca juga: Ketua MPR dorong Mendikbud kaji kembali izin sekolah zona kuning
Baca juga: Mendagri sarankan belajar tatap muka sesuai rekomendasi Gugus Tugas

 

Pewarta: Firman
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2020