Wakil Ketua DPR: UMKM perlu didorong masuk pasar digital

Wakil Ketua DPR: UMKM perlu didorong masuk pasar digital

Ilustrasi - Salah satu UMKM di bidang kuliner. ANTARA/Aris Wasita

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar meminta kebijakan pemerintah harus benar-benar membuat usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Tanah Air masuk ke pasar digital global.

"Di era ekonomi digital ini, UMKM-UMKM mau tak mau harus didorong untuk masuk pasar digital. Ceruk pasar ini masih terbuka sangat lebar. Dari sekitar 60 jutaan UMKM di Indonesia, baru sekitar 3,379 juta UMKM yang masuk pasar digital. Artinya baru sekitar 8 persenan," kata Abdul Muhaimin Iskandar dalam siaran pers di Jakarta, Rabu.

Baca juga: Pandemi, Wakil Ketua DPR: Penting konsolidasi data UMKM

Menurut politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), perlambatan ekonomi pada triwulan II 2020 merupakan pertanda yang harus diperhatikan benar-benar oleh pemerintah.

Jika tidak hati-hati dan tidak segera mengambil langkah-langkah tepat dan strategis dalam pemulihan ekonomi, lanjut Muhaimin, maka tidak menutup kemungkinan ekonomi Indonesia akan masuk resesi.

"Salah satu langkah yang harus dilakukan pemerintah untuk menggerakkan perekonomian nasional adalah melalui penciptaan lapangan kerja. Di sinilah saya kira pemerintah harus benar-benar memperhatikan nasib UMKM pada masa pandemi ini," tegasnya.

Apalagi, ujar dia, UMKM yang saat ini jumlahnya mencapai 64 juta ini adalah sektor yang paling terdampak saat pandemi, sehingga pemerintah perlu memperhatikan nasib UMKM karena selama ini UMKM telah menjadi penyangga masalah ketenagakerjaan di Indonesia.

Ia menyatakan UMKM telah mendonorkan tenaga kerja yang tidak sedikit sehingga ia mampu meningkatkan konsumsi rumah tangga yang merupakan penopang utama pertumbuhan ekonomi.

"Jangan lupa, selama ini UMKM telah menjadi katup pelampung masalah ketenagakerjaan. Di saat ekspor terbatas, maka tumpuan utama adalah usaha di dalam negeri dan itu adalah sektor UMKM," ujarnya.

Muhaimin menegaskan bahwa dalam lintasan sejarah, UMKM adalah sektor yang mampu bertahan serta mampu menangkap dampak buruk krisis global.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan pemerintah berencana meluncurkan bantuan bagi para pelaku UMKM sebesar Rp2,4 juta pada Agustus 2020.

"Kita rencananya yang Rp2,4 juta dengan data yang sekarang sedang di-clean-kan akan diluncurkan pada Agustus. Mungkin pada saat atau sesudah 17 Agustus nanti oleh Pak Presiden atau menteri," katanya dalam diskusi daring di Jakarta, Selasa (11/8/2020).

Sri Mulyani menuturkan program bansos produktif memiliki tantangan tersendiri yaitu mengenai data karena data yang baik ada di perbankan.

Sementara untuk nonperbankan menggunakan data dari UMi dan Mekaar yang tercatat masing-masing 6 juta dan 2 juta orang, PT Pegadaian sebanyak 4 juta orang, serta koperasi sekitar 1,5 juta orang.

Tak hanya itu, Sri Mulyani mengatakan terdapat deviasi atau penyimpangan antara data di Kementerian Sosial dengan kenyataan di masyarakat yang ternyata data tersebut belum diperbarui sejak 2015.

"Pembaruan data tergantung pada pemda berdasarkan peraturan UU baru. Tidak semua pemda melakukan pembaruan sampai kemudian terjadi COVID-19 pada 2020 yang membutuhkan data lebih baru," katanya.

Oleh sebab itu, Sri Mulyani mengatakan saat ini pemerintah sedang melakukan pemutakhiran dan verifikasi data pelaku UMKM agar bantuan Rp2,4 juta dapat tersalur secara tepat dan akurat.

Baca juga: Rachmat Gobel minta pemerintah percepat pemulihan UMKM
Baca juga: Pengamat: Perkuat UMKM, RI bisa lepas ketergantungan eksternal
Pewarta : M Razi Rahman
Editor: Kelik Dewanto
COPYRIGHT © ANTARA 2020