Pemerintah pastikan pembangunan perbatasan disertai dukungan ekonomi

Pemerintah pastikan pembangunan perbatasan disertai dukungan ekonomi

Sejumlah kendaraan truk yang membawa barang-barang ekspor keluar dari Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Mota Ain di Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur menuju Timor Leste, Jumat (20/3/2020). ANTARA/Kornelis Kaha

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah memastikan pembangunan kawasan perbatasan, yakni Pos Lintas Batas Negara (PLBN), disertai dengan dukungan terhadap pengembangan ekonomi wilayah setempat.

"Kami membangun PLBN dan dukungan ekonomi seperti pasar dan fasilitas lain seperti jalan akses untuk mendukung ekonomi setempat," kata Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Hadi Sucahyono dalam webinar "Mengelola Strategi Kolaboratif Pembangunan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan dan Transmigrasi", Rabu.

Hadi menjelaskan Kementerian PUPR telah membangun tujuh PLBN terpadu dengan rincian tiga PLBN di Kalimantan, tiga PLBN di NTT dan satu PLBN di Papua.

Untuk gelombang kedua, kementerian itu akan membangun 11 PLBN baru dengan rincian satu PLBN di Kepulauan Riau, dua PLBN di Kalimantan Barat, empat PLBN di Kalimantan Utara, dua PLBN di NTT dan dua PLBN di Papua.

Menurut Hadi, dibangunnya fasilitas pendukung termasuk pasar, jalan akses, sarana prasarana air baku, rumah khusus hingga pengaman pantai diharapkan dapat mendukung kehidupan masyarakat dan ekonomi perbatasan.

"Pasar ini juga harapannya untuk mendukung ekonomi lokal dan ekspor komoditi lokal ke luar negeri," katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Utama Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BPPP) Kementerian Dalam Negeri Suhajar Diantoro mengatakan hingga 2024 mendatang direncanakan Indonesia memiliki 26 PLBN.

Suhajar menambahkan, hingga 2024 ada 222 kecamatan yang menjadi lokasi prioritas (lokpri) pengelolaan kawasan perbatasan.

"Kami mencoba menerjemahkan apa yang akan dibangun di 222 kecamatan ini, nantinya akan kami sampaikan ke biro perencanaan. Butuh Rp36,1 triliun anggaran," katanya.

Pembangunan di 222 kecamatan perbatasan itu nantinya meliputi pasar, fasilitas cold storage, revitalisasi infrastruktur, hingga peningkatan layanan telekomunikasi.

"Saya sudah membentuk 20 tim awal tahun kemarin. Dokumen perencanaannya akan diserahkan ke kementerian terkait apakah proyeknya bisa dilakukan, kalau perlu perbaikan maka diperbaiki," kata Suhajar.

Baca juga: Kementerian PUPR dorong PLBN sebagai pusat ekonomi kawasan perbatasan

Baca juga: Pemerintah siapkan enam pusat perbatasan jadi sentra ekonomi baru

Baca juga: Pembangunan jalan di daerah perbatasan Kaltara terus dilakukan


 
Pewarta : Ade irma Junida
Editor: Ahmad Buchori
COPYRIGHT © ANTARA 2020